Jokowi: Pengembangan Energi Listrik Panas Bumi di Indonesia Lambat, Butuh Waktu 6 Tahun

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pengembangan energi listrik panas bumi di Indonesia lambat. Proses memulai konstruksi hingga urusan perizinan memakan waktu hingga enam tahun.

Padahal, kata Jokowi, peluang ekonomi dan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia sangat besar. Banyak investor yang meminati sektor tersebut.

"Potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat. Dan ketahuan, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun," kata Jokowi saat meresmikan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu, 18 September 2024.

Jokowi mengaku sudah mengunjungi tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dia melihat keunggulan energi geotermal ketimbang jenis-jenis energi hijau lainnya, baik dari sisi kestabilan maupun ketidaktergantungan pada musim dan cuaca.
 

Baca juga: Jokowi: Yang Diekspor Bukan Pasir Laut, Tapi Sedimen

Makanya, Jokowi mendorong urusan perizinan dan konstruksi segera dibenahi. Tujuannya, agar dari potensi 24.000 megawatt listrik bisa segera dimaksimalkan. Dengan begitu, Indonesia memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak.

"Bayangkan kalau menunggu untuk memulai konstruksi saja sampai 5-6 tahun, kalau investornya tidak sabar tidak mungkin mau mengerjakan, menunggu sampai 6 tahun. Kalau saya, tidak kuat saya. Meski banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat," kata Jokowi.

Kepala Negara menekankan Indonesia sebagai pemilik potensi besar geotermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia memiliki banyak peluang untuk dikembangkan.

"Karena saat ini baru 11 persen yang termanfaatkan dari potensi yang ada," ucap dia.

Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. Namun, hampir di setiap pemerintahan di negara berkembang, selalu dihadapkan pada dilema mengenai keterjangkauan harga dan keadilan akses bagi masyarakat.

"Kemudian juga pemanfaatan teknologi yang tidak terbuka sehingga tidak optimal. Saya juga paham dunia usaha pasti memiliki hitungan, kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan baik urusan turnover, masalah yang berkaitan dengan keuntungan, dan yang lain-lainnya. Inilah yang harus dipikirkan bersama," kata Jokowi.
 

Baca juga: Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Kunjung Terjadi karena Faktor Jokowi

Jokowi mengatakan perubahan iklim adalah masalah bersama. Ia pun berharap forum Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 bisa menghasilkan terobosan-terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi risiko, beban, serta keuntungan dengan proporsi seimbang, yang memungkinkan untuk segera diambil keputusan, dan dikerjakan.

Satu dekade ini, hanya sederet pemilik pembangkit listrik panas bumi di Indonesia. Antara lain Pertamina, PLN, Kementerian Keuangan, serta beberapa pihak swasta.

"Saya kira sangat baik sehingga kita harapkan langkah besar transisi hijau dapat betul-betul dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif, akses energi yang berkeadilan, dan kehidupan dunia yang lebih baik," kata Jokowi.