Kehadiran Direktorat PPA-PPO Diharapkan Beri Keadilan

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri. Kerja aparat di direktorat itu diharapakan bisa memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan anak.

"Kami berharap Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim yang baru dibentuk dapat memberikan keadilan dengan tetap berpegang pada perspektif korban dan peraturan perundang-undangan yang ada," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Senin, 23 September 2024.
 

Baca: Kapolri Resmi Inisiasi Direktorat PPA-PPO dan Reserse Siber

Untuk mewujudkan itu, dia mengingatkan pada jajaran di Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri pentingnya untuk membuka diri dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Seperti NGO, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, serta Kompolnas guna memperkuat perspektif korban dan hak perempuan dan anak.

“Kami memandang pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA -PPO merupakan langkah yang tepat dan terobosan penting. Hal ini mengingat kasus-kasus tindak pidana melibatkan anak dan perempuan semakin mengkhawatirkan," ujar Direktur Imparsial, the Indonesian Human Rights Monitor itu.

Gufron melanjutkan belakangan kasus-kasus seperti bullying atau perundungan dan penculikan serta pembunuhan terhadap anak di bawah umur seringkali menghiasi pemberitaan media. Seperti perundungan di sekolah Binus, penculikan dan pembunuhan anak 5 tahun di Cilegon, Banten.

"Kasus-kasus itu menunjukan adanya kebutuhan serius terhadap penanganan kasus pidana anak yang membutuhkan perlakuan khusus dengan tetap mementingkan hak-hak terhadap anak," ujarnya.

Lebih lanjut, Gufron memandang dalam konteks perempuan, pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO memang tidak terelakan lagi. Mengingat perkembangan jenis-jenis tindak pidana terhadap perempuan seperti kekerasan berbasis gender sudah menjadi perhatian publik.

"Komnas Perempuan dalam semester pertama tahun 2024 mencatat terdapat 2.343 kasus yang dilaporkan. Jumlah ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 4.374 kasus dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan," kata dia.

Terakhir, dia mengucapkan selamat bertugas kepada anggota yang terlibat di Direktorat PPA-PPO. Mengingat kebutuhan penyelesaian kasus perempuan, anak dan perdagangan orang di masa sekarang membutuhkan layanan yang serius sehingga dapat memberikan keadilan bagi korban.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut pembentukan Direktorat PPA-PPO merupakan wujud komitmen dari Kapolri untuk melakukan langkah-langkah pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Khususnya, meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan.

"Terutama terkait dengan kaum perempuan, anak, dan kaum rentan lainnya yang terkait tindak pidana menjadi perhatian publik saat ini," kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kapolri membentuk Direktorat TPPA-PPO Bareskrim Polri pada Jumat, 20 September 2024. Direktorat ini dipimpin oleh polisi wanita (polwan) berpangkat jenderal bintang satu (Brigjen) Desy Andriani. Namun, jabatan wakil dan kasubdit masih dalam proses usulan.