IM57+ Menduga Kasus Kementan Ditunggangi

Jakarta: Indonesia Memanggil 57+ (IM57+) Institute mengendus adanya perilaku tak wajar atas penanganan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada sejumlah pihak yang diduga menunggangi perkara itu.

"Terdapat petunjuk kuat yang menunjukkan adanya perilaku yang tidak biasa (uncommon behaviour) dalam penanganan perkara Kementan oleh KPK," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 Oktober 2023.

Praswad menjelaskan ketidakwajaran terlihat dari sikap KPK usai dilakukan ekspose perkara tahap penyidikan. IM57+ melihat ada disparitas antara rapat penetapan tersangka dan penerbitan surat penyidikan.

"Normalnya, penerbitan surat perintah penyidikan ditandatangani oleh pimpinan dan dikeluarkan dalam bentuk sprindik dalam waktu yang sesegera mungkin, dan secara langsung pasca diputuskannya hasil ekspose perkara korupsi untuk dinaikkannya tersangka pada suatu proses penyidikan," ucap Praswad.

Menurut Praswad, KPK sejatinya tidak boleh menunda penerbitan sprindik. Jeda itu diyakini bisa menjadi celah kongkalikong penanganan perkara.

"Wajar apabila publik mempertanyakan apakah pemerasaan yang terjadi pada penanganan kasus korupsi pada Kementan ini terkait dengan penundaan penerbitan sprindik?" ujar Praswad.

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri merespons kabar dugaan pemerasan dalam penanganan dugaan rasuah di Kementan oleh pimpinan KPK. Kabar itu dibantah.

"Tentu saya ingin katakan bahwa apa yang menjadi isu sekarang tentu kita juga harus pahami namun demikian kita juga menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Oktober 2023.

Firli mengaku banyak diminta klarifikasi terkait kabar itu sejak Rabu, 4 Oktober 2023, malam. Kalau toh ada, Firli menuding hal itu bagian dari upaya penipuan yang mengatasnamakan KPK.

"Beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto, maupun picture yang mengatasnamakan, ada beberapa kali, mengatasnamakan pimpinan," ujar Firli.

Menurut dia, penipuan itu memang kerap menarget pejabat. Firli mengaku tidak pernah mengetahui pihak yang kerap melakukan praktik itu.