Bimtek Sirekap Paling Dipermasalahkan Petugas KPPS

Jakarta: Bimbingan teknis (Bimtek) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024 dinilai tidak praktis. Dari semua jenis bimtek yang didapatkan bimtek soal penggunaan Sistem Infromasi Rekapitulasi (Sirekap) menjadi yang paling bermasalah.

Seperti yang diungkapkan Ketua KPPS 063 Kelurahan Jurangmangu Barat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Irwansyah. Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu mengaku bimtek yang diberikan KPU melalui panitia pemilihan kelurahan (PPK) sebanyak dua kali kurang sistematis. Bimtek itu terkait pemungutan dan penghitungan suara secara umum maupun penggunaan Sirekap.

"Terus terang bimtek dari PPK itu sulit atau kurang siap, tidak sistematis, dan terlalu banyak beban yang harus dipelajari oleh rakyat kebanyakan yang jadi panitia," kata Irwansyah kepada Media Indonesia, Rabu, 21 Februari 2024.

Irwansyah menjadi petugas KPPS yang bertanggung jawab pada Sirekap. Ia menyebut bimtek yang diperoleh tidak sampai pada tingkatan simulasi penggunaan aplikasi. Bahkan, ia sempat terkendala untuk masuk ke dalam Sirekap saat mendekati hari pemungutan suara, Rabu, 14 Februari 2024.

Keruwetan pada Sirekap makin nampak justru ketika proses penghitungan suara di TPS Irwansyah rampung pukul 22.00 WIB. Menurutnya, formulir C.Hasil plano yang berisi hasil penghitungan suara harus difoto dan dikirim ke Sirekap. Ia mengungkap Sirekap yang digunakan salah mengonversi C.Hasil plano pemilu presiden-wakil presiden.

Seharusnya, pemenang pemilu preisden-wakil presiden di TPS-nya adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, disusul Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Namun, pembacaan yang dilakukan Sirekap justru menempatkan Ganjar-Mahfud sebagai pemenang.
 

Baca juga: Duka Cita di Pesta Demokrasi

Irwansyah mengatakan petugas KPPS tidak dapat mengoreksi hasil pemilu presiden-wakil presiden pada Sirekap. Namun, ia sudah memberitahukan kesalahan tersebut kepada pihak PPK.

Masalah lain terjadi setelah proses unggah foto C.Hasil. Sebab, Irwansyah masih harus menunggu proses verifikasi. Ia mengaku harus bolak-balik berkoordinasi dengan PPK untuk memastikan kapan pihaknya dapat menyelesaikan proses penghitungan suara dan menyerahkannya ke pihak kelurahan.

"Kita nunggu lagi sampai jam 12 (malam). Mereka (PPK) berkoordinasi, gimana memastikan serah terimanya sudah selesai," ujarnya.

Irwansyah menyadari, tim KPPS yang dipimpinnya terdiri dari kalangan terdidik dan memiliki sumber daya informasi yang memadai. Sehingga, pihaknya dapat mengatasi keterbatasan bimtek dengan baik, seperti melakukan simulasi secara mandiri. Namun, ia menyebut petugas KPPS lain yang tidak memiliki privilese tersebut bakal kewalahan menerima bimtek dari KPU.

"Ya, overwhelmed. Makanya efeknya banyak yang sakit karena kecapekan. Kita pun gelisah, meskipun sudah kelar cepat jam 10 (malam), tapi belum pasti karena harus menunggu Sirekap," tandasnya.

Kesemerawutan pada Sirekap juga disoroti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) pada tingkat rekapitulasi di PPK. Menurut Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta, pihaknya menemukan kerancuan dalam pelaksanaan rekapitulasi manual berjenjang lewat instruksi KPU yang sempat meminta ditunda di sejumlah daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan KIPP, penundaan rekapitulasi manual berjenjang terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Alasannya, KPU sedang membereskan masalah Sirekap yang memiliki banyak anomali dalam mengonversi hasil penghitungan suara pada formulir C.Hasil plano di TPS.