Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Diusut Tuntas

Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pengusutan kasus penyiraman air keras kepada Wakil Ketua Kontras Andrie Yunus dituntaskan. Termasuk, mengungkap aktor intelektual yang menyusun strategi penyerangan.

“Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agak kasus ini diusut secara tuntas hingga ke aktor intelektualnya dan tidak berhenti pada pelaku lapangan,” kata Ketua YLBHI Muhamad Isnur melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 Maret 2026.

Isnur mengatakan, pengungkapan fakta bisa dilakukan saat penyidikan atau persidangan. Komnas HAM juga diminta bergerak mencari bukti tambahan atas perkara ini.

“Selain itu, memperhatikan informasi dan bukti-bukti awal dari kasus ini, yang menunjukan terstruktur dan sistematisnya tindakan dari pelaku, Komnas HAM harus segera melakuan penyelidikan pemeriksaan untuk menilai kemungkinan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat,” ujar Isnur.
 

Isnur meyakini serangan terhadap Andrie merupakan pelanggaran HAM berat. Mengungat, korban mendapat luka parah, sampai harus menjalani perawatran intensif hingga saat ini.

“Koalisi Masyarakat Sipil memandang, bahwa kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus ini merupakan ancaman serius kepada Pembela HAM, maupun juga masa depan HAM dan demokrasi di Indonesia,” terang Isnur.


Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Foto: Metro TV/Fachri Audhia Hafiez

Sementara itu, Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting mengapresiasi sikap TNI yang tegas melakukan tindakan kepada pelaku yang berasal dari instansinya. Ketegasan itu disebut bentuk penegakan hukum yang dilakukan tanpa pandang bulu.

“Respons cepat ini mengirimkan pesan penting bahwa hukum tetap harus ditegakkan tanpa memandang posisi korban maupun potensi adanya sensitivitas institusional,” ujar Ginting. Ginting menyarankan TNI dan Polri bekerja sama mengungkap kasus ini, sampai ke aktor intelektual. Kedua instansi itu memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mencari unsur pidana sampai ke akarnya.

“Polri memiliki kapasitas teknologi yang sangat maju, mulai dari digital forensik hingga biometric yang telah terbukti efektif dalam banyak pengungkapan kasus criminal,” tutur Ginting.