Anggota DPRD Jakarta Fraksi PKS, Ade Suherman. Dok. Istimewa
Achmad Zulfikar Fazli • 14 February 2025 23:02
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta didesak mengevaluasi penutupan permanen jembatan penyeberangan orang (JPO) penghubung Cililitan dan Rawajati. Penutupan dengan pagar besi setinggi dua meter yang dilas di kedua sisinya itu dinilai menyulitkan warga, terutama pekerja dan pelajar yang biasa menggunakan JPO.
Anggota DPRD Jakarta Fraksi PKS, Ade Suherman, mengatakan kebijakan ini tidak menyelesaikan akar permasalahan tawuran remaja, tetapi menambah masalah baru. Dia mengusulkan solusi alternatif berupa pembukaan JPO pada siang hari dan penutupan pada malam hari, serta peningkatan patroli keamanan di sekitar area tersebut.
“Keamanan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan mobilitas warga. Sekarang banyak yang terpaksa memanjat pagar atau menyeberang flyover tanpa trotoar, yang lebih berisiko,” ujar Ade, dalam keterangannya, Jumat, 14 Februari 2025.
Dia menegaskan kebijakan yang baik tidak boleh menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Dampak dari penutupan ini membuat warga beralih ke jalur yang lebih berbahaya, seperti melintasi flyover yang tidak memiliki trotoar atau memanjat pagar JPO yang sudah ditutup, sehingga berisiko terjatuh ke kali.
“Alih-alih menciptakan keamanan, penutupan ini justru meningkatkan ancaman keselamatan bagi warga yang tetap membutuhkan akses,” ujar dia.
Baca Juga:
Pj Gubernur akan Cek JPO Kolong Kalibata yang Ditutup Akibat Tawuran |