Jakarta: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menjelaskan alasan pihaknya menyerahkan 221 ribu hektare (ha) lahan sawit hasil sitaan kasus korupsi PT Duta Palma kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lahan tersebut diserahkan melalui PT Agrinas Palma Nusantara.

Ia mengaku Kejagung memiliki keterbatasan dalam mengelola barang bukti kasus korupsi Duta Palma. Pihaknya menginginkan kebun sawit sitaan tersebut dapat dikelola secara profesional dan akuntabel. Dengan begitu, negara dapat merasakan manfaat dari pengelolaannya.

"Ada keterbatasan Kejaksaan untuk mengelola barang bukti ini. Oleh karena itu, Kejaksaan sejak awal sudah memohon kepada BUMN kiranya dapat mengelola ini secara baik dan transparan," kata Febrie dalam jumpa pers Penyerahan 221 Ribu Hektare Lahan Sawit  di Kantor Danareksa Tower, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Febrie menjelaskan ratusan ribu hektare lahan sawit tersebut berasal dari sembilan perusahaan yang tergabung di PT Duta Palma Group. Sebanyak tujuh perusahaan di antaranya  menjadi tersangka korupsi dan telah dilakukan penyerahan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Dua perusahaan lainnya masih tahapproses penyidikan.

"Dari 9 tersangka korporasi tersebut, ada 37 bidang tanah bangunan aset perkebunan kelapa sawit dengan total luas 221.868.421 hektare," ungkap dia.
 

Baca juga:  Alasan Kejagung Titipkan 200 Ribu Hektare Lahan Sitaan Korupsi Duta Palma ke BUMN

Ia melanjutkan sembilan korporasi Duta Palma memiliki sejumlah bidang tanah. Aset tersebut tersebar di Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singigi, Rokangulu, Kampar, Pelawan dengan luas 43.824,52 hektare.

Kemudian, berada di Kalimantan Barat. Tersebar di di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas dengan luas lahan sawit 137.626,01 hektare.

Febrie mengharapkan dengan perpindahan pengelolaan lahan sawit sitaan korupsi Duta Palma ke tengan perusahaan negara, dapat menghindari konflik agraria atau sosial di akar rumput.

"Ini yang kita khawatirkan ketika manajemennya tidak bisa dikendalikan dengan baik, bisa bergeser menjadi konflik sosial yang kita tidak inginkan. Kita harapkan BUMN dan Agrinas mengelola ini secara baik," ujar dia.