Sleman: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merekomendasikan kepada KPU Sleman agar 8 TPS menggelar pemungutan suara ulang atau PSU dan tiga TPS lainnya melaksanakan PSL atau pemungutan suara lanjutan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar mengemukakan, 8 TPS yang diusulkan untuk melakukan pemungutan suara ulang yakni: TPS 125 Condongcatur, Kapanewon Depok, TPS 12 Tegaltirto, Kapanewon Berbah, TPS 26 Sidoarum, Kapanewon Godean, TPS 26 Tridadi, Kapanewon Sleman, TPS 29 Tegaltirto, Kapanewon Berbah, TPS 126 Caturtunggal, Kapanewon Depok, TPS 001 Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, TPS 002 Tirtomartani, Kapanewon Kalasan.
Sedangkan yang direkomendasikan menggelar PSL adalah yakni TPS 16, TPS 29 dan TPS 32 Kalurahan Tirtomartani, Kalasan. Menurut dia faktor penyebab diusulkanya delapan TPS tersebut melaksanakan PSU beragam.
"Salah satunya pemilih dari luar daerah yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT dan daftar pemilih tambahan atau DPTB di TPS setempat diperbolehkan mencoblos oleh KPPS. Seperti yang terjadi di TPS 126 Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman ada sebanyak 21 mahasiswa dari luar daerah yang tidak masuk DPT dan DPTB memaksa untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Alhasil, KPPS memperbolehkan 21 mahasiswa tersebut mencoblos surat suara pilpres," ujarnya.
Menurut dia, problemnya hampir sama, KPPS itu agak susah untuk menolak mahasiswa-mahasiswa luar yang menggunakan hak suaranya di TPS. Sehingga ini mengakibatkan mereka terfasilitasi di TPS tersebut. Sementara di TPS di Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman yang juga diusulkan PSU, di TPS tersebut, orang yang memiliki KTP diperbolehkan menggunakan hak pilihnya.
"Ada juga kasus seperti di Berbah, sudah dikasih tahu sama pengawas TPS Pak ini tidak bisa mencoblos. Tapi KPPS-nya merasa siapapun yang punya KTP bisa mencoblos. Nah ini pemahaman yang keliru, sehingga di TPS itu harus dilakukan PSU," jelasnya.
Arjuna mengemukakan mayoritas dari TPS yang diusulkan untuk PSU lebih karena pemilih yang tidak memenuhi syarat yakni tidak masuk DPT atau DPTB diperbolehkan menggunakan hak pilihnya. Menurut Arjuna sebagian besar PSU di delapan TPS tersebut untuk surat suara pilpres. Sedangkan 3 TPS untuk melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) yakni TPS 16, TPS 29 dan TPS 32 yang semuanya berada di Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman.
"Bawaslu mengusulkan, PSL di 3 TPS tersebut karena ada pemilih yang masuk dalam daftar DPT hanya menerima satu surat suara. Padahal pemilih tersebut itu memiliki hak untuk mencoblos lima suara suara," ujarnya.
Sementara Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo, tidak menemukan TPS yang berpotensi harus menggelar PSU ataupun PSL. Di tempat terpisah Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengajak seluruh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sleman untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kondusifitas di lingkungan masing-masing pascapemilu ini.
"Saya atas nama Pemkab Sleman maupun atas nama pribadi mengucapkan terima kasih, dan memberikan apresiasi kepada seluruh petugas, termasuk petugas keamanan, jajaran TNI, Polri, KPPS dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu mulai dari pra pemilu, saat pemilu, perhitungan suara, hingga akhir seluruh tahapan pemilu tahun 2024 nanti," ucapnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Sleman yang telah berpartisipasi menyalurkan aspirasi dengan mempergunakan hak pilihnya dalam pesta pesta demokrasi ini. Ia mengajak masyarakat untuk dapat menerima dan menghargai hasil Pemilu yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.
Danang berpesan kepada ASN di lingkungan Pemkab Sleman untuk selalu meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. "Masyarakat kita saat ini, menaruh harapan besar terhadap pelayanan yang baik, efisien, jujur, cepat dan mudah," ujarnya.
Streaming