Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro. (Medcom.id/Siti Yona)
Siti Yona Hukmana • 21 December 2023 17:55
Jakarta: Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mempersilakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ikut menyelidiki kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini buntut pernyataan BP2MI yang menyebut ratusan tersangka yang ditangkap Polri hanya kelas teri.
"Kalau dikatakan bahwa yang dilaksanakan Polri itu hanya pelaku-pelaku yang ecek-ecek saja, saya persilakan bergabung dengan penyidik," kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Desember 2023.
Djuhandhani memperlihatkan ketidaksetujuan dengan pernyataan BP2MI. Jenderal bintang satu itu mengatakan Satuan Tugas (Satgas) TPPO telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang perannya sangat penting.
"Para pelaku yang sudah kita amankan itu tidak pelaku yang ecek-ecek. Termasuk pelaku yang di Nunukan (Kalimantan Utara) dan segala macem itu," ujar Djuhandhani.
Djuhandhani menyampaikan Polri juga telah menangkap pelaku atau koordinator TPPO yang ada di Malaysia. Penangkapan dilakukan bekerja sama dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM).
"Kita sudah bisa menangkap pelaku-pelaku ini. Jadi mungkin yang menyampaikan ini (tersangka yang ditangkap hanya kelas teri) tidak tahu proses penyidikan," ucap Djuhandhani.
Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani meminta Satgas TPPO Polri menangkap lima bandar TPPO yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO). Menurutnya, ratusan pelaku yang ditangkap Polri saat ini baru kelas teri.
"Tapi, bandar-bandar besar belum tersentuh. Saya sudah serahkan lima nama ke Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), di Batam misalnya, ini satu pun belum tersentuh. Kita bangga dengan 900 tersangka (TPPO), tapi itu ikan teri, ikan kakap belum," kata Benny di Jakarta, Senin, 18 Desember 2023.
Benny menyebut sudah memberikan inisial pelaku saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Mei 2023. Nama-nama itu, kata Benny, belum tersentuh Polri. Pelaku TPPO disebut bukan hanya pendidikan rendah, namun ada yang lulusan D-3 dan S-1 seperti yang terjadi di Kamboja.
"Bandar besar untuk ke Kamboja sudah sebut inisial, di depan presiden, di depan rapat terbatas kabinet. Tanggal 30 Mei 2023," ucapnya.
Benny memandang penangkapan lima bandar TPPO kerjaan mudah. Pasalnya, dia telah memetakan kantong-kantong buruh migran.
"Saya berani bertaruh ini hal mudah karena BP2MI telah memetakan kantong-kantong daerah mana rekrutmen pekerja. NTB mau ke mana, dia keluar dari jalur apa," bebernya.
Streaming