Isu Rahayu Saraswati Mundur untuk Jabatan Menteri, Begini Respons Gerindra

Jakarta: Partai Gerindra merespons isu mundurnya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari keanggotaan DPR untuk menjadi menteri. Ketua DPP Partai Gerindra Bambang Hariyadi mengatakan urusan menteri merupakan ranah prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau menjadi menteri benar kan itu urusan Presiden," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR itu menepis spekulasi bahwa setiap mundurnya politisi dari DPR tengah dipersiapkan jadi menteri. Dia mencontohkan Mukhtarudin yang ditunjuk menjadi Menteri Pekerja Migran Indonesia (P2MI) ketika masih menjabat anggota Komisi XIII DPR.

"Beliau jadi menteri dulu baru mulai hari ini kalau nggak salah baru melakukan proses pengunduran diri. Karena syarat jadi ini (menteri) tidak harus mundur dulu kan. Begitu dilantik, sebelum dilantik baru dia melakukan pengunduran," ujar Bambang.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mundur sebagai anggota DPR. Saras tercatat menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR.

"Saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra," kata Saraswati melalui unggahannya di akun Instagram @rahayusaraswati, Rabu, 10 September 2025.
 

Baca juga: F-Gerindra Hormati Pengunduran Diri Rahayu Saraswati

Saraswati mundur karena terkait pernyataannya di salah satu podcast yang menuai sorotan publik. Dia mengatakan podcast yang dinilai disorot untuk menyakiti hati rakyat itu, tayang pada 28 Februari 2025.

Podcast berdurasi 42 menit itu berjudul Rahayu Saraswati kupas isu perempuan hingga kolaborasi ekonomi kreatif. Menurut Saraswati, ada potongan video yang membuat narasi tidak utuh.

Pernyataan Saraswati itu terkait bahwa tuntutan masyarakat agar pemerintah menyediakan lapangan kerja adalah cerminan dari 'mental kolonial'. Keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu berpendapat bahwa di era modern ini, generasi muda seharusnya tidak lagi bergantung pada pemerintah untuk menciptakan pekerjaan, melainkan harus proaktif menjadi pengusaha.

"Kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Yang di mana kita bersandar kepada si raja dan si ratu dan si priyayi untuk ngasih kita kerjaan. No, kita udah move on dari situ," ujar Saras dikutip dari podcast.