Koordinasi Lintas Lembaga Tangani Karhutla Dinilai Mesti Digencarkan

Jakarta: Rapat koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat terkait dinilai perlu digencarkan. Hal ini guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kementerian Kehutanan harus tampil sebagai penggerak utama penyelesaian masalah ini. Segera kumpulkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat terkait. Tetapkan siapa mengerjakan apa, di wilayah mana, dengan dukungan apa, dan kapan hasilnya harus terlihat,” kata anggota Komisi IV DPR dari Fraksi NasDem, Rajiv, di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 16 Oktober 2026.
 

Rajiv menilai persebaran karhutla menuntut respons cepat yang terintegrasi, dengan memprioritaskan wilayah berdasarkan kondisi kebakaran. Terrmasuk ancaman terhadap permukiman, kualitas udara, hingga kemampuan penanganan daerah.

“Ukuran keberhasilan kementerian harus jelas, api terkendali, warga terlindungi, dan kebakaran berulang dapat dicegah. Banyaknya rapat, kunjungan, atau pengerahan personel harus berujung pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ucap Rajiv.

Rajiv meminta Kemenhut segera mengonsolidasikan langkah bersama Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Kemenkes, Kemendagri, Kementan, Kemensos, BNPB, BMKG, TNI, Polri, hingga para kepala daerah dan pemegang konsesi terkait.

“Kita membutuhkan koordinasi yang menghasilkan keputusan operasional. Kalau daerah kekurangan pompa, sumber air, personel, atau layanan kesehatan, harus jelas siapa yang memenuhi dan kapan tersedia. Jangan biarkan petugas di lapangan bekerja dengan dukungan yang tidak memadai,” kata Rajiv.


Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi NasDem, Rajiv. Foto: Dok. Istimewa.

Ia juga menekankan bahwa langkah pemadaman harus berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Kemudian, penyediaan fasilitas udara bersih, serta panduan aktivitas di luar ruangan yang jelas.

“Jangan sampai penanganan hanya menghitung luasan yang berhasil dipadamkan, tetapi mengabaikan warga yang setiap hari menghadapi asap. Perlindungan masyarakat harus berjalan bersamaan dengan pemadaman,” kata Rajiv.

Di sisi lain, Rajiv memberikan perhatian khusus pada keselamatan para petugas dan relawan di lapangan. Hal ini menyusul laporan Kemenhut mengenai gugurnya empat orang dan dua lainnya mengalami luka bakar serius saat memadamkan api di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

“Duka ini harus menjadi alasan untuk memperketat keselamatan operasi. Pastikan perlengkapan, komunikasi, jalur evakuasi, dan penilaian risiko tersedia. Keberanian petugas dan relawan wajib ditopang sistem perlindungan yang memadai,” kata Rajiv.