Komisi III-Kapolri Raker 12 November Usut Dalang dan Motif Penyadapan Ilegal

Jakarta: Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis 12 November 2026. Raker untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut.

"Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November," kata Ketua Komisi III Habiburokhman dalam keterangan tertulis pada Metrotvnews.com, Minggu, 8 November 2026.

Rapat Kerja tersebut akan dipimpin langsung Habiburokhman sebagai Ketua Komisi III. Turut mendampingi Wakil Ketua Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.


Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Istimewa.

"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya.  Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," kata Habiburokhman.
 

Bareskrim Polri menetapkan anggota Polri berinisial SU sebagai tersangka baru dalam kasus penyadapan tanpa prosedur dan akses ilegal tersebut. Tersangka SU diketahui menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.

"Penyidik menetapkan SU sebagai tersangka baru, sehingga total tersangka dalam kasus ini menjadi empat orang, yakni LSP, AS, EH, dan SU," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto di Jakarta, Kamis, 5 November 2026.

Penyidik kepolisian belum melakukan penahanan terhadap SU lantaran tersangka dalam kondisi sakit pascastroke. Penanganan perkara terus dilanjutkan guna menuntaskan seluruh jaringan yang terlibat dalam tindakan ilegal tersebut.