Korupsi Kuota Haji Melenceng dari Niat Baik Jokowi Pangkas Antrean

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku miris dengan kasus dugaan rasuah penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Perkara itu bertolak belakang dengan niat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang sudah mengusahakan tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

“Kalau berdasarkan niat awal, niat awal dari Pak Presiden (Jokowi) datang ke sana (Arab Saudi), meminta kuota, alasannya, niat awal dan alasannya itu untuk memperpendek waktu tunggu,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Agustus 2025.

Dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Jokowi berhasil mendapatkan tambahan 20 ribu kuota haji untuk mempercepat antrean. Mayoritas kuota itu harusnya diberikan ke haji reguler.

“Supaya waktu tunggunya menjadi lebih pendek, gitu ya, tetapi yang terjadi tidak demikian,” ujar Asep.
 

Baca juga:  Editorial MI: Perbaiki Tata Kelola Haji

Menurut Asep, jika mengacu pada aturan yang berlaku, sebanyak 98 persen kuota tambahan harusnya untuk antrean haji reguler. Sementara itu, sebanyak delapan persen diberikan kepada jamaah haji khusus.

“Akhirnya dibagi menjadi 50 persen (untuk haji reguler), 50 persen (untuk haji khusus), gitu. Itu sudah jauh menyimpang dari niat awal, seperti itu,” ucap Asep.

Pembagian rata 50 persen itu tidak sesuai dengan niat baik Jokowi. Dalam perkara ini, antrean haji reguler dinilai KPK dirugikan karena tidak bisa mempercepat antrean ibadah ke tanah suci.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK rampung memeriksa Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dia bersyukur bisa memberikan klarifikasi atas dugaan rasuah di tahap penyelidikan, terkait permasalahan kuota haji pada 2024.

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Yaqut tidak menghitung total pertanyaan yang dicecarkan penyelidik KPK kepadanya. Eks Menag itu juga enggan menyampaikan materi pemeriksaan, karena khawatir mengganggu KPK.

“Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan,” ucap Yaqut.