DPRD Jakarta Minta Waktu Merevisi Aturan soal Tunjangan Rumah Dinas hingga Rp78,8 Juta

Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyebut seluruh fraksi sepakat aturan soal tunjangan rumah dinas sebesar Rp70,4-78,8 juta per bulan bakal direvisi. Namun, DPRD DKI membutuhkan waktu lebih untuk menetapkan kebijakan tersebut.

"Prinsipnya, Dewan sudah bersepakat dan siap mengevaluasi tunjangan tersebut. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri, karena tidak bisa diputuskan sendiri," ujar Baco di Kompleks DPRD DKI Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.

Besaran tunjangan, kata Baco, menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. Dia belum mengetahui berapa jumlah anggaran yang akan dipangkas.

"Semua tunjangan yang Dewan dapat itu bukan ditetapkan oleh Dewan, melainkan oleh pemerintah, Gubernur, dan Kementerian Keuangan," jelas Baco.