DPR Komitmen Kawal Kepastian Status 172 Ribu Guru Non-ASN

Jakarta: DPR memastikan mengawal kepastian status 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri yang menantikan kejelasan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kepastian ini usai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa dan Sari Yuliati menerima audiensi Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).

"Pimpinan DPR menyatakan siap membantu mendorong penyelesaian persoalan non-ASN ini sesuai Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026," ujar Wakil Ketua FAGRI Aminuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
 

Aminuddin menuturkan bahwa kepastian status kepegawaian sangat mendesak. Pasalnya, berdasarkan Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, regulasi yang mengatur masa kerja guru non-ASN saat ini hanya berlaku hingga 31 Desember 2026.

"Kami masih menanti kepastian nasib guru non-ASN setelah batas waktu tersebut. Sejauh ini, pemberitaan mengenai PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu belum menyebut secara spesifik bagaimana nasib guru non-ASN. Karena itu, kami datang ke DPR untuk meminta kejelasan status dan masa depan guru non-ASN pada 2027," ucap Aminuddin.


Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa dan Sari Yuliati menerima audiensi Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI). Foto: Dok. Istimewa.

Ketua FAGRI Ahmad Farwiz Nasution turut mengapresiasi langkah responsif Pimpinan DPR yang bersedia mendengarkan langsung tuntutan para guru. Berdasarkan data cut-off tahun 2024, terdapat 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri yang menantikan kejelasan pengangkatan menjadi PPPK.

Merespons aduan tersebut, Dasco menegaskan bahwa DPR RI bertekad meneruskan aspirasi tersebut ke kementerian terkait agar skema pengangkatan dan penyelesaian kepegawaian guru non-ASN segera menemui titik terang.

DPR juga memastikan akan memantau ketat setiap tahap pembahasan bersama pemerintah demi menjamin masa depan ratusan ribu tenaga pendidik di berbagai daerah