#OnThisDay: Peristiwa 3 Maret 1947 Pergolakan Laskar Islam di Bukittinggi

Bukittinggi: Pagi buta, uara tembakan memecah sunyi Bukittinggi, 3 Maret 1947. Kota yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Keresidenan Sumatra Barat mendadak tegang. Sekelompok laskar bersenjata bergerak cepat menuju titik-titik strategis.

Target mereka jelas, mengambil alih kendali Pemerintahan Republik Indonesia di wilayah itu. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Tiga Maret 1947 ini menjadi salah satu episode paling rumit dalam sejarah awal kemerdekaan. Ini bukan pertempuran melawan Belanda, melainkan konflik internal di tubuh republik yang masih belia.

Kota Perjuangan yang Bergejolak

Pada 1947, Bukittinggi bukan kota biasa. Ia menjadi salah satu simpul penting perjuangan Republik di Sumatra. Pemerintahan sipil dan militer berkedudukan di sana, sementara perlawanan terhadap Belanda terus berlangsung di berbagai lini.

Namun di balik semangat revolusi, ada ketegangan yang tak kasatmata. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada November 1946 memicu perdebatan keras. Sebagian kalangan menerima jalur diplomasi sebagai strategi realistis. Namun tak sedikit yang menganggapnya sebagai bentuk kompromi yang melemahkan perjuangan bersenjata.

Sejak 1945, laskar-laskar rakyat bermunculan. Di antaranya laskar Islam seperti Hizbullah dan Sabilillah yang sebelumnya aktif melawan penjajah. Mereka bergerak dengan semangat jihad mempertahankan kemerdekaan.

Namun ketika struktur militer republik mulai dirapikan, banyak laskar merasa tersisih. Integrasi ke dalam Tentara Republik Indonesia (TRI) tidak berjalan mulus. Soal logistik, komando, hingga pengakuan status menjadi sumber friksi. Sebagian tokoh laskar menilai pemerintah terlalu lunak terhadap Belanda dan kurang menghargai pengorbanan para pejuang bersenjata. Kekecewaan itu perlahan berubah menjadi konsolidasi gerakan.
 

3 Maret 1947 Rencana Pengambilalihan

Dini hari 3 Maret 1947, kelompok laskar bergerak dari berbagai titik seperti Padang Panjang, Solok, dan Payakumbuh menuju Bukittinggi. Mereka dipimpin oleh sejumlah tokoh milisi dan ulama lokal, di antaranya Saalah Yusuf Sutan Mangkuto.

Target utama mereka adalah menangkap Residen Sumatra Barat, Sutan Mohammad Rasjid, serta Komandan Militer setempat, Ismail Lengah. Dengan menguasai pucuk pemerintahan sipil dan militer, mereka berharap dapat mengambil alih kendali wilayah.

Menurut sejumlah catatan sejarah, sebagian aparat pemerintah sebenarnya telah mencium rencana ini. Informasi intelijen memungkinkan pihak militer republik bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketika laskar memasuki Bukittinggi, bentrokan tak terhindarkan.

Kontak senjata terjadi di beberapa titik strategis kota. Pasukan republik yang setia kepada pemerintah pusat bergerak cepat mengamankan kantor-kantor pemerintahan. Dalam hitungan jam, upaya pengambilalihan berhasil dipatahkan. Beberapa tokoh laskar ditangkap. Ada pula yang melarikan diri ke daerah pedalaman. Upaya pemberontakan itu gagal.
 

Sikap Politik dan Respons Nasional

Peristiwa ini segera menyita perhatian nasional. Partai Masyumi, yang memiliki pengaruh kuat di Sumatra Barat, berada dalam posisi sulit. Beberapa tokoh laskar memiliki kedekatan dengan basis massa Islam modernis.

Tokoh Masyumi, Mohammad Natsir, datang ke Bukittinggi untuk melihat langsung situasi. Ia menegaskan partainya tidak berada di balik gerakan tersebut. Pernyataan itu penting untuk menjaga stabilitas politik nasional yang tengah rapuh.

Sementara itu, ulama dan sastrawan terkemuka Minangkabau, Hamka, disebut terlibat dalam memberikan pembelaan moral kepada sebagian tokoh yang diadili. Proses hukum kemudian berjalan. Para pelaku utama dijatuhi hukuman, meski relatif ringan dibandingkan dakwaan pemberontakan bersenjata. Pemerintah tampak berhitung agar tidak memperdalam luka.


Jam Gadang di Bukittinggi. Istimewa

Peristiwa 3 Maret 1947 tidak bisa dilepaskan dari perdebatan besar dalam revolusi diplomasi atau perang total. Pemerintah pusat di bawah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memilih jalur diplomasi sebagai bagian dari strategi bertahan hidup republik yang masih lemah secara militer.

Namun bagi sebagian laskar di daerah, terutama yang berada jauh dari pusat kekuasaan, diplomasi terasa seperti pengkhianatan terhadap semangat perang kemerdekaan. Di Sumatra Barat, yang memiliki tradisi kuat perlawanan dan kemandirian, ketegangan itu menemukan momentumnya pada 3 Maret 1947.

*Pengerjaan artikel berita ini melibatkan peran kecerdasan buatan (artificial intelligence) dengan kontrol penuh tim redaksi.