Kemendagri Beri Penjelasan Polemik Dana Daerah Mengendap yang Diributkan Purbaya dan KDM

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan tanggapan terkait polemik antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengenai dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa mengendapnya dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah bagian dari siklus pembelanjaan dan pencairan anggaran.

Bima Arya menyebut ada tiga penyebab utama dana belum dibelanjakan. Pertama, karena waktu pembayarannya yang belum tiba, misalnya di akhir tahun. Kedua, karena adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) positif yang terjadi akibat penghematan dari proses lelang. Ketiga, karena kegiatan tidak dilaksanakan, sehingga anggaran tidak terserap, yang disebut SILPA negatif.

Wamendagri menepis adanya dugaan kesengajaan oleh kepala daerah untuk motif tertentu, dengan menegaskan tidak ada motivasi seperti itu.
 

Sementara itu, pihaknya juga masih melakukan pengecekan terkait data yang diungkapkan Purbaya mengenai dana Jabar. Menurut Purbaya, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), terdapat Rp4,1 triliun dan Jabar yang mengendap.

"Penting untuk kita cek lagi ini data terakhir yang mana, begitu. Apakah angka yang dari Kemenkeu atau angka yang disampaikan oleh Bapak Gubernur," ujar Bima Arya dikutip dari Prioritas Indonesia, Metro TV, Rabu, 22 Oktober 2025.

Wamendagri juga menegaskan bahwa semangat antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sejalan, yakni mengingatkan kepala daerah agar uang berputar dan belanja daerah dimaksimalkan. Bima Arya menambahkan, daerah juga diizinkan menyimpan uang dalam waktu yang sangat pendek melalui deposito berjangka pendek, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yang nantinya menjadi pendapatan sah bagi daerah.

(Muhammad Fauzan)