Baru setahun berkuasa, sejumlah kepala daerah digelandang ke Rutan KPK. Maraknya kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi ini diduga terkait dengan proses pilkada langsung yang memerlukan biaya politik sangat tinggi.
Jumat pekan lalu, misalnya. Polres Tulungagung terlihat lebih sibuk. Ada 17 petinggi di lingkungan Pemkab Tulungagung yang diperiksa KPK di tempat ini. Pemeriksaan menyusul OTT KPK terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang lalu diperiksa di Polres Sidoarjo.
Pada Sabtu pagi, ada 13 orang dari Tulungagung yang digelandang ke kantor KPK Jakarta. Mereka adalah dua ajudan bupati, adik kandung bupati, empat kepala dinas, dua kepala badan, serta dua kepala bagian. Selain melakukan penangkapan, KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berada di kompleks kantor Pemkab Tulungagung.
Sebelum Gatut, KPK juga mencocok Bupati Cilacap Samsul Auliya Rachman karena diduga memeras perangkat daerah untuk keperluan tunjangan hari raya tahun dua ribu dua puluh lima dan dua ribu dua puluh enam. Auliya menjadi tersangka bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Satmoko Danardono.
Masih pada bulan Maret, Bupati Pekalongan Fadia Araafiq juga masuk rutan KPK sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh enam. KPK menduga Fadia membuat perusahaan milik keluarganya memenangi sejumlah tender di lingkungan Pemkab Pekalongan. Hasilnya, tiga belas koma tujuh miliar rupiah murni dinikmati Fadia dan keluarganya, dua koma tiga miliar rupiah dibagikan kepada anak buahnya, dan tiga miliar rupiah hasil penarikan tunai belum digunakan.
Sebelumnya Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari kena ciduk KPK terkait dugaan praktik suap ijon proyek. Modusnya, Fikri menggelar pertemuan untuk membahas permintaan uang ijon proyek di lingkungan Dinas PUPR sebesar sepuluh hingga lima belas persen untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Tiga rekanan pihak swasta lalu memberi uang ijon proyek sebesar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah. Penyidik KPK menangkap tangan Fikri saat menerima uang tersebut dari tangan kanannya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan perlu evaluasi menyeluruh dalam proses pemilihan kepala daerah. Banyaknya kepala daerah baru yang terjerat kasus korupsi dalam waktu singkat menunjukkan adanya persoalan yang bersifat sistematis. Salah satu faktor utama berasal dari proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang memerlukan biaya politik tinggi."
Streaming