Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka menyampaikan kritik pedas terkait rencana pemerintah dalam mewujudkan iuran pensiun tambahan. Kritik itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 11 September 2024.
Rieke mendesak pemerintah membatalkan rencana penertiban PP tentang program pensiun tambahan. Pasalnya, kebijakan itu tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang sulit saat ini.
“Saat ini pertama PHK trennya melonjak, yang kedua fakta membuktikan adanya kerugian dari dana pensiun yang dimobilisasi oleh program pemerintah khususnya BUMN
Asabri senilai Rp22,78 triliun, Jiwasraya Rp16,81 triliun, dan indikasi investasi fiktif di Dana Taspen sekitar Rp1 triliun.” kata Rieke.
Menurut Rieke, bahkan setelah kerugian Asabri, Jiwasraya, dan investasi fiktif
Dana Taspen pemerintah tetap bersikeras akan menjalankan iuran pensiun dengan alasan menjalankan perintah Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya pasal 189.
“Saat ini potongan terhadap pekerja dan pemberi kerja di dalam skema jaminan sosial itu sudah cukup tinggi. Total pekerja dipotong 4?n pemberi kerja 10,24% hingga 11,74% khususnya ayat 4 pasal 189 terindikasi kuat bertentangan dengan amanat konstitusi dan terindikasi akan mengakibatkan tumpang tindihnya program pensiun yang telah dikelola dengan prinsip dana amanah dalam sistem jaminan sosial nasional,” jelas Rieke.
Rieke memohon agar program iuran pensiun ini tidak diterbitkan. “Kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan,” ungkapnya.
Ia pun menyinggung salah satu pintu lapangan pekerjaan untuk rakyat dari pemerintah yaitu
CPNS sangat semrawut. “Bahkan rekrutmen CPNS saat ini saja berantakan pimpinan,” imbuhnya.
Streaming