KAMMI Tegaskan Kawal Aspirasi Rakyat Soal Tunjangan DPR/DPRD

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menegaskan akan terus mengawal aspirasi rakyat soal tunjangan DPR dan DPRD. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, dalam Rapimnas KAMMI 2025. 

Menurutnya, pemerintah harus mengurangi tunjangan-tunjangan yang bisa membebani APBN. Sementara mengenai isu dualisme dalam organisasi, KAMMI menegaskan kepengurusan masih merupakan hasil Muktamar 13 di Mataram, NTB.

"Pemerintah, khususnya juga di DPR RI mesti menghapus tunjangan-tunjangan yang tidak memperhatikan kondisi-kondisi bangsa, dan juga kepada pemerintah, tidak hanya DPR RI, eksekutif juga sama, kurangi kunjungan-kunjungan kerja yang ada ke luar negeri ataupun kemudian tunjangan-tunjangan lain yang berlebihan dan memberatkan APBN." kata Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, dikutip dari tayangan Headline News, Metro TV, Selasa, 9 September 2025.