Menyoroti Keberpihakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024

Dalam agenda penyerahan alutsista baru yaitu 1 Pesawat Super Hercules, 1 Helikopter Fennec dan 1 Helikopter Panther dari Kementerian Pertahanan ke TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdana Kusuma memang hanya seremonial biasa. Namun momen itu menjadi berbeda ketika presiden Jokowi akhirnya berbicara tentang masalah keberpihakan presiden di pemilu 2024. 

Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak. Saat menyampaikan pernyataan ini Presiden Jokowi berdiri bersebelahan Prabowo Subianto, yang saat ini menyandang status sebagai calon presiden nomor urut 02.

"Ya boleh saja saya kampanye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," ucapnya pada wartawan di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Menurutnya, presiden punya hak politik atau memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu. Presiden mengaku belum memutuskan apakah akan ikut kampanye atau tidak.

"Ya nanti dilihat," ujar dia.

Mengenai sejumlah menteri yang mencalonkan diri tetapi tidak mundur dari jabatan mereka, Jokowi menyampaikan tergantung aturan perundang-undangan. Menteri diperbolehkan tidak mundur dari jabatannya, tetapi cuti saat akan kampanye.

"Semua itu pegangannya aturan kalau aturan boleh, silahkan. Kalau aturan boleh, silahkan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh (berkampanye). Boleh berkampanye. Boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," paparnya.

Presiden juga enggan berkomentar saat ditanya apakah ia memihak salah satu pasangan calon. "Itu yang mau saya tanya," ucap Jokowi.

Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ini, Pengamat Politik Ikrar Nusa Bakti menilai hal itu berdampak pada penilaian terhadap kunjungan kerja Presiden Jokowi yang dilakukan menjelang hari pencoblosan, 14 Februari 2024. Ikrar mengatakan publik akan kesulitan membedakan kegiatan Presiden Jokowi dengan kampanye. 

"Kita tidak lagi bisa membedakan apakah presiden itu melakukan kunjungan kerja, membagi-bagi bansos, atau itu bagian dari cara presiden untuk membantu supaya elektabilitas Prabowo dan anaknya benar-benar bisa naik kembali," kata Ikrar dalam Program Newsline Metro TV, Rabu 24 Januari 2024.

Ikrar menduga kuat Jokowi berpihak pada pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jokowi dinilai sedang gusar lantaran elektabilitas jagoannya sedang mentok.

"Memang ada suatu kenyataan bawa pasangan yang dia dukung, angkanya masih mentok. Paling tinggi angkanya 45%," ungkapnya.

Oleh karena itu, Ikrar menilai Jokowi sedang sibuk melakukan kunjungan kerja belakangan ini. Jokowi dinilai menggunakan fasilitas negara untuk kampanye terselubung.

"Maaf kata, ini benar-benar membabi buta. Ke sana, kemari. Menggunakan fasilitas negara. Membagi-bagikan beras yang boleh dikatakan itu cadangan yang dimiliki negara. Bukan mustahil ini bagian dari membeli suara rakyat," ujar Ikrar.

Setelah pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye dikritik banyak pihak, Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasinya. Jokowi pun tak mau pernyataannya itu diinterpretasikan ke mana-mana karena menujuk Undang-Undang Pemilu.

Presiden Joko Widodo seakan berupaya membela diri setelah dibanjiri kritik atas pernyataan kontroversialnya yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak.

Dalam video klarifikasinya, Jokowi sampai menunjukkan dua lembar kertas yang menjelaskan dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang aturan presiden dan wakil presiden boleh berkampanye. Presiden pun ogah pernyataannya beberapa waktu lalu diinterpretasikan berbeda.

"Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas," ujar Presiden dalam keterangan persnya secara virtual, Jumat, 26 Januari 2024.

Netralitas presiden belakangan ini disorot setelah ia makan bersama dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Terlebih putera Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama Prabowo yang merupakan menteri pertahanan.