Mendagri Dorong Pemprov DKI Alokasikan APBD untuk Program Bedah Rumah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung program bedah rumah bagi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Tadi memang akan segera kita koordinasikan dengan Pak Gubernur, bagaimana untuk dari APBD juga bisa untuk apa membuat program bedah rumah," ujarnya dikutip dari tayangan Prioritas Indonesia Metro TV, Rabu 17 Juni 2026. 

Dorongan tersebut disampaikan Tito saat meninjau kawasan permukiman padat penduduk di Jakarta bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Menurut Tito, pemerintah daerah perlu terlibat aktif untuk memperluas jangkauan program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tito mengungkapkan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Secara nasional, jumlah rumah yang menjadi sasaran program naik menjadi 400 ribu unit, dari sekitar 45 ribu unit pada tahun sebelumnya.

Khusus di Jakarta, kuota program bedah rumah juga melonjak drastis. Jika sebelumnya hanya sekitar 200 unit, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 5.300 unit.

"Se-Indonesia 400 ribu unit, dari 45 ribu setahun lalu. Itu lompatan luar biasa. Sekarang juga dari 200 ke 5.300 se-Jakarta. Dari 200 tahun lalu ke 5.300," kata Tito.

Dalam kunjungan tersebut, Tito mengaku masih menemukan warga yang telah puluhan tahun tinggal di lokasi yang sama namun belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Salah satunya adalah warga Jakarta Timur yang telah menempati rumahnya selama sekitar 50 tahun tanpa pernah menerima program bedah rumah.

"Dan tadi kita mendengar langsung pada waktu dialog ya dengan yang di Jakarta Timur, itu dia sudah 50 tahun menempati tempat yang sama dan belum ada sentuhan dari pihak pemerintah untuk bedah rumah atau perbaikan rumahnya," ucapnya. 

Temuan itu, menurut Tito, menunjukkan masih besarnya kebutuhan perbaikan rumah layak huni di Jakarta yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat maupun daerah.

Karena itu, Kemendagri berencana berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana APBD untuk memperkuat program bedah rumah di ibu kota.

Mantan Kapolri itu menilai program yang digagas pemerintah pusat tersebut merupakan terobosan besar dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Kemendagri, lanjutnya, siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut di berbagai daerah.

"Jadi saya kira ini adalah terobosan luar biasa dari Bapak Presiden yang dieksekusi oleh Pak Ara dan Kemendagri pasti akan mendukung sepenuhnya dengan berbagai apa pun yang bisa kita kerjakan," jelasnya.