Pengamat: Prabowo Hindari Potensi 'Matahari Kembar' dalam Memilih Wapres Pengganti

13 November 2026 10:51

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memilih calon wakilnya yang baru. Yuda menyebut Prabowo akan menghindari memilih calon yang berpotensi menimbulkan persaingan kekuasaan. Yuda juga menduga Prabowo akan membangun episentrum politik yang baru.

"Pak Prabowo akan membaca dari pengalaman sebelumnya. Mas Gibran yang tentu hubungan politik dengan Pak Jokowi dan seterusnya, dinamika yang sedang berkembang, pasti Pak Prabowo menghindari ada potensi matahari kembar, di mana figur Cawapres atau Wapres baru itu dihindari. Dugaan saya ya, akan membangun episentrum politik baru, sentral politik baru itu dihindari. Dualisme loyalitas mungkin juga akan dihindari, dan satu lagi potensi rivalitas menuju politik elektoral 2029 dugaan saya akan dipertimbangkan," ujar Yuda, dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Jumat, 13 November 2026. 

Di sisi lain, terkait hak menyatakan pendapat (HMP) yang batal akibat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan DPR akan berpegang pada ketentuan konstitusi yang berlaku. Menurutnya, saat ini DPR masih berfokus menyusun jadwal dan membahas tahapan selanjutnya, sehingga belum saatnya membahas nama pengganti Gibran bersama Presiden.
 


"Saya kira situasinya kan memang kita tetap berpedoman saja terhadap konstitusilah ya. Dan situasi hari ini kan menjadi belum semestinya kita untuk membahas, karena yang pasti bahwa atas status hukum yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, tentu sudah ditindaklanjuti, diproses di DPR melalui proses-proses politik. Namun oleh karena itu, saya kira fokus sekarang adalah bagaimana tahapan-tahapan ke depan," kata Herman.

Herman memperkirakan proses pemilihan wakil presiden tidak akan memakan waktu hingga 60 hari, meski demikian seluruh tahapan tetap harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 

(Lutfia Azzahra)

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X