Syarat Usia Capim KPK Diuji di MK

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 11 mantan pegawai KPK mengajukan uji materi Undang-Undang tentang KPK terkait minimum batas umur pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu petitumnya adalah pimpinan KPK paling rendah berusia 40 tahun dan memiliki pengalaman lima tahun sebagai pegawai KPK.

Dalam permohonannya disebutkan KPK harus dijaga integritasnya sehingga ada landasan filosofis mengapa batas usia Pimpinan KPK harusnya 40 tahun dan memiliki pengalaman minimal lima tahun sebagai pegawai KPK. Selain itu, batas usia 50 tahun juga membuat sejumlah mantan pegawai KPK tidak bisa mendaftar.

"Kita semua prihatin atas masalah itu, bahkan permasalahannya justru di level pimpinan KPK. Keprihatinan itu tidak hanya bisa dengan ucapan saja. Oleh karena itu, kami bagian dari masyarakat tentunya dan upaya yang kami lakukan agar aturan soal batas usia ini bisa dikembalikan kepada undang-undang yang lama," kata Novel Baswedan, baru-baru ini. 
 

Baca juga: Syarat Usia Minimal Capim KPK Dianggap Halangi Anak Muda

Menurut pakar hukum tata negara Feri Amsari, uji materi batas usia Pimpinan KPK seharusnya tidak terlalu susah untuk MK. Sebab, MK sudah punya pengalaman dalam memutuskan perkara nomor 90 tentang batas usia capres-cawapres.

"Kalau bisa minta perkara cepat karena mudah sudah ada putusan-putusannya, karenakan perkara teman-teman ini sama uniknya dengan perkara Nurul Ghufron dan perkara Gibran Rakabuming Raka. Jadi boleh tetap 50, tapi ada alternatif. Alternatifnya yang saya dengar adalah orang yang pernah menangani perkara di KPK," ungkap Feri.

Uji materi batas usia Pimpinan KPK agar kembali menjadi 40 tahun sebenarnya sudah pernah diatur Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Namun, aturan ini direvisi pada 2019.

DPR Periode 2014-2019 ketika itu dalam waktu singkat merevisi Undang-Undang KPK yang menyulut protes dari berbagai kalangan pro demokrasi dan anti korupsi di berbagai daerah. Total lima orang tewas dalam demonstrasi bertajuk Reformasi Dikorupsi yang berlangsung September 2019.