Fraksi PKS DPR Minta Polri Ungkap Aktor Intelektual Penyadapan Presiden

12 November 2026 11:52

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil menyatakan dukungan penuh serta apresiasi terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Suyudi Ario Seto beserta jajarannya dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Nasir dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama Polri di Komppleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026.

"Dalam kesempatan ini Fraksi PKS juga sama seperti fraksi atau anggota fraksi lainnya memberikan dukungan sepenuhnya, memberikan apresiasi kepada Kapolri dan seluruh jajarannya terkait pengungkapan dugaan penyadapan ilegal atau tanpa prosedur hukum yang dilakukan oleh LSP dan beberapa yang lainnya. Kami juga ingin memberikan dukungan politik kepada Kapolri untuk mengusut kasus ini secara tuntas sehingga terang benderanglah kasus ini," ujar Nasir, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.

Dalam rapat tersebut, Nasir juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal agar dapat menepis keraguan masyarakat terhadap kasus tersebut. Nasir meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut berdasarkan tiga poin utama, yaitu siapa aktor intelektual dari kasus penyadapan, siapa yang memiliki kepentingan dalam penyadapan, serta tujuan dari penyadapan tersebut.
 


"Kami mendorong agar kepolisian dalam melakukan pengusutan ini harus bisa menyampaikan secara gamblang kepada masyarakat. Pengusutan juga harus dapat mengungkap tujuan sebenarnya dari penyadapan, siapa yang berkepentingan, dan siapa aktor intelektual dibalik penyadapan, ya sehingga kemudian kepolisian bisa menepis keragu-raguan publik," jelas Nasir.

Lebih lanjut, Nasir juga mendorong Polri untuk tidak hanya menjerat pelaku dengan pasal penyadapan biasa, tetapi juga mengonstruksikan peristiwa hukum tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan penerapan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk yang berkaitan dengan makar.

"Saya pikir dengan kemampuan yang dimiliki oleh kepolisian saat ini, maka masyarakat tentu berharap agar pasal-pasal yang dikenai itu bukan hanya soal penyadapan. Tapi juga bagaimana kemudian kepolisian bisa menyambung, mengkonstruksi peristiwa-peristiwa hukum itu sehingga kemudian Pasal 160 di KUHP, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193 itu juga bisa dikenai," tegas Nasir.

(Lutfia Azzahra)

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X