Kapolri Minta Tambahan Waktu Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Suyudi Ario Seto menyebut pihaknya tengah meminta tambahan waktu kepada Komisi III DPR RI untuk membongkar tuntas kasus penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat politik. Suyudi menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat dengan pendapat (RDP) antara DPR bersama Polri yang berlangsung di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Kapolri mengatakan bahwa pihak dari Polri ini meminta waktu terkait dengan penyidikan yang hingga saat ini pun masih berlangsung, di mana memang dari pihak kepolisian sudah menetapkan empat orang tersangka yakni dari pihak jenderal-jenderal Polri," ujar Jurnalis Metro TV Rona Marina, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.

Rona menyebut dalam RPD yang berlangsung di Kompeks Gedung Parlemen, pihak Polri menyebut akan ada tersangka baru yang berpotensi ditetapkan tergantung kepada hasil penyelidikan yang dilakukan.
 

"Masih akan ada susulan lagi siapa saja yang kemungkinan memungkinkan nantinya akan bisa jadi tersangka di luar Polri begitu ya," kata Rona.

Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni juga meminta pihak kepolisian untuk mengungkapkan alat yang digunakan untuk penyadapan tersebut. Permintaan tersebut didasarkan kepada dugaan Sahroni bahwa penyadapan tersebut merupakan perbuatan kelompok atau sindikat tertentu untuk menyerang pemerintah.

"Sahroni mengatakan bahwa ia ataupun pihak dari Komisi III DPR ingin mengetahui seperti apa alat yang digunakan untuk menyadap Presiden Prabowo Subianto maupun pihak-pihak tertentu, karena dari Ahmad Sahroni juga menduga ini merupakan kelompok ataupun sindikat tertentu yang memang dilakukan untuk menyerang pemerintah," jelas Rona.

(Lutfia Azzahra)