Kasus Penyadapan Presiden, Sahroni Desak Kapolri Pecat Perwira Polisi Berstatus Tersangka

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberhentikan anggota kepolisian yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sahroni juga meminta Polri membatalkan kenaikan pangkat luar biasa bagi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam operasi tersebut. Menurut dia, langkah tegas diperlukan untuk menjaga integritas institusi kepolisian sekaligus memastikan pengusutan perkara berjalan tanpa kompromi.

Desakan itu disampaikan Sahroni dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama jajaran Markas Besar Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, politikus Partai NasDem itu meminta Polri memperlihatkan perangkat penyadapan yang diduga digunakan para pelaku kepada anggota dewan dan publik.

Ia menyoroti kemampuan teknologi penyadapan yang disebut dapat mengakses komunikasi melalui berbagai jaringan, termasuk tanpa menggunakan kartu SIM. Menurut Sahroni, perangkat tersebut diduga disalahgunakan untuk kepentingan operasi yang berkaitan dengan konspirasi politik.

"Aspek penyadapan ini dipakai untuk konspirasi politik melakukan makar. Ini bahaya! Kalau ada kelompok yang berupaya melakukan makar, ini sama saja musuh negara," tegas Sahroni seperti dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.

Ia kemudian meminta Kapolri segera mengambil tindakan terhadap anggota kepolisian yang telah berstatus tersangka, termasuk nama-nama yang disebut dalam rapat.

"Bapak cepetan pecat mereka yang sudah tersangka, seperti Ahrie Sonta. Pecat buru-buru, Pak! Dan batalkan semua yang mereka naik pangkat luar biasa dari kelompok yang sudah dibangun dalam proses konspirasi ini," ujarnya.
 

Legislator dari daerah pemilihan DKI Jakarta tersebut menilai Kapolri memiliki kesempatan untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Ia meminta pimpinan Polri tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang diduga terlibat untuk kembali membangun pengaruh di dalam institusi.

"Bapak sikat semua, Pak! Ini untuk kepentingan negara, bukan semata-mata institusi kepolisian. Harkat dan martabat Presiden harus Bapak jaga karena ini terjadi di dalam institusi Bapak sendiri. Jangan sampai sisa-sisa kekuatan mereka menjalar dan merekayasa kekuatan baru karena sokongan dana yang masih besar," imbuh Sahroni.

Di sisi lain, Sahroni menyampaikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian dalam sejumlah pengungkapan kasus narkotika, termasuk pengamanan barang bukti hingga puluhan ton. Ia juga mengapresiasi langkah penindakan terhadap oknum jenderal aktif yang disebut terlibat dalam operasi ilegal tersebut.

Menutup pernyataannya, Sahroni meminta Kapolri memastikan perkembangan penanganan kasus ini dilaporkan secara transparan kepada Komisi III DPR RI. Ia menegaskan pengusutan perkara tidak boleh berjalan berlarut-larut atau kehilangan ketegasan di tengah proses penyidikan.

"Kita tidak mau proses ini bertele-tele, apalagi melempem di kemudian hari. Ruang terbuka ini harus dimanfaatkan untuk mengungkap tuntas kasus ini ke publik," ucap dia.