11 November 2026 16:02
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menegaskan tindak lanjut atas putusan peradilan terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudding setelah pimpinan DPR RI menerima berkas petisi usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari anggota dewan lintas fraksi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Sudding merujuk pada putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan dokumen penyetaraan ijazah setingkat SMA. Menurut dia, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan dan memiliki konsekuensi hukum terhadap pemenuhan persyaratan jabatan.
"Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu harus dilaksanakan. Dilaksanakannya apakah secara sukarela oleh yang bersangkutan dengan cara mengundurkan diri, atau jika tidak mau mengundurkan diri, maka harus ditindaklanjuti lewat jalur konstitusi," ujar Sudding dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 11 November 2026.