Fraksi PAN: Pemberhentian Wapres Harus Lewat Jalur Konstitusi atau Mundur Sukarela

11 November 2026 16:02

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menegaskan tindak lanjut atas putusan peradilan terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudding setelah pimpinan DPR RI menerima berkas petisi usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari anggota dewan lintas fraksi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sudding merujuk pada putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan dokumen penyetaraan ijazah setingkat SMA. Menurut dia, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan dan memiliki konsekuensi hukum terhadap pemenuhan persyaratan jabatan.

"Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu harus dilaksanakan. Dilaksanakannya apakah secara sukarela oleh yang bersangkutan dengan cara mengundurkan diri, atau jika tidak mau mengundurkan diri, maka harus ditindaklanjuti lewat jalur konstitusi," ujar Sudding dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 11 November 2026.
 


Ia menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi langkah kenegarawanan untuk meredam dinamika politik dan sosial yang berkembang di masyarakat. "Saya kira itu suatu tindakan yang sangat elegan menurut saya, dengan melihat dinamika yang terjadi di tengah masyarakat dan juga di parlemen," tambah dia.

Namun, apabila opsi pengunduran diri tidak ditempuh, Sudding menyebut DPR memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme HMP sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 serta Undang-Undang MD3.

Ia juga menyinggung Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu yang mengatur persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden.

Terkait sikap partainya, Sudding menyatakan Fraksi PAN tetap menjaga soliditas dan mengikuti arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam menyikapi dinamika pengajuan HMP di DPR.

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X