Guru Besar dan Sivitas Unair Mengecam Segala Praktik Pelemahan Demokrasi

Sejumlah guru besar dan sivitas akademika Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyatakan sikap terkait kondisi demokrasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Acara ini membawa tema Unair Memanggil, Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik di Depan Gedung Pascasarjana Unair Kampus Dharmawangsa, Surabaya, Senin, 5 Februari 2024.

Dosen Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unair Airlangga Pribadi Kusman mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap bersama keluarga besar Unair, mulai dari akademisi hingga alumni.

"Jadi, pernyataan sikap itu untuk memberikan semacam nasihat atau memberikan evaluasi terhadap situasi dinamika politik dan penyelenggara negara, terutama pada akhir-akhir ini. Sepertinya, penyelenggara negara itu lupa bahwa kita ini adalah sistem politiknya republik," kata Kusman di Surabaya, Minggu, 4 Februari 2024.

Dalam sistem republik, dia menjelaskan menempatkan seluruh warga negara secara setara dan menjadikan hukum, terutama konstitusi, berada di atas kekuasaan, agar kekuasaan berjalan tidak sewenang-wenang.

Tetapi akhir-akhir ini, ia mengatakan bahwa prinsip-prinsip Republik itu terlihat ada pemelencengan dari proses penyelenggaraan negara.

Yakni mulai dari persoalan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kecenderungan penggunaan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon (Paslon) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Nah, hal-hal tersebut membuat kita semua menyatakan sikap untuk memberikan peringatan atau nasehat kepada penyelenggara negara. Artinya jangan sampai kita kembali pada zaman kegelapan, karena tahun 1998 itu kan korban dari proses menuju demokrasi itu kan juga begitu besar. Kita tidak ingin kembali ke zaman kegelapan sebelum demokrasi 1998 lagi," jelasnya.

Ia mengatakan Presiden yang telah dipilih sejak 9 tahun yang lalu dan mendapatkan legitimasi rakyat dengan harapan merawat demokrasi dan menjaga republik, jangan sampai tidak berpijak pada kepentingan publik secara keseluruhan, tetapi justru mengutamakan kepentingan keluarga atau privat.

"Karena yang dikorbankan adalah tatanan politik kita itu sendiri. Itulah pesan utama yang coba kami tampilkan sebagai bagian dari keluarga besar Unair," ungkapnya.

Dengan pernyataan sikap besok, pihaknya berharap, pemimpin dan penyelenggara negara, setidaknya dalam Pemilu ini, bisa segera menunjukkan sikapnya, baik dari pernyataan maupun tindakan untuk tidak melakukan intervensi politik dan tidak partisan kepada paslon tertentu.

"Apalagi paslonnya kita tahu masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden. Juga memiliki problem etik yang berskala berat dalam proses pemilihannya, juga terkait agenda reformasi dan demokrasi masih memiliki problem transitional justice, kemudian juga hak asasi manusia," ujarnya.