Kunjungan Jokowi ke Sejumlah Daerah Timbulkan Kecurigaan Publik

Makin intensnya kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah menjelang Pemilu dituding sarat dengan nuansa politis dan menimbulkan kecurigaan publik. Tak jarang masyarakat menilai gestur Jokowi akhir-akhir ini identik dengan kampanye terselubung yang dibalut dengan kegiatan pemerintah dan kebijakan negara.

Rekam jejak dan giat politik Joko Widodo kian hari kian mencemaskan publik. Terlebih, semakin mendekati hari pemungutan suara atau menjelang berakhirnya masa kampanye. Sang Kepala Negara justru makin sibuk, seperti layaknya kampanye dalam upaya mendekati publik melalui sejumlah kegiatan dan kebijakannya.

Upaya yang paling nyata adalah aktivitas bagi-bagi bantuan sosial (bansos) di sejumlah daerah yang dilakukan oleh Presiden sendiri. Belum lagi kebijakan menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, yang sangat bernuansa politis, hingga gestur kebepihakkan Presiden Jokowi bersama ketua parpol koalisi pengusung Prabowo-Gibran. 

"Pak Jokowi kan kunker, saya tahu saya tidak mengkampanyekan Prabowo-Gibran. Pak Presiden sampai sekarang enggak bilang harus dukung Prabowo-Gibran," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 
 

Baca Juga: Pengamat: Sikap Jokowi Demi Pemilu Satu Putaran

Pengamat politik Nur Hidayat Sardini (NHS) menyatakan makin intensnya Presiden Jokowi turun ke masyarakat, terlebih di masa kampanye Pilpres justru bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Sebab, hal itu dinilai sarat kepentingan politik yakni demi memuluskan langkah sang putra sulungnya dalam Pilpres 2024.

"Yang salah adalah ketika paralel dan melakukan intensi terhadap seluruh proses pembagian atau distribusi bansos pada saat-saat makin mendekati hari H makin intens," kata NHS.

Saat ini, tidak sedikit kalangan masyarakat yang mulai resah dengan gestur Presiden Jokowi yang dinilai tidak netral dan justru berpihak kepada paslon Prabowo-Gibran. Sejumlah Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) bahkan mengeluarkan petisi untuk Presiden Joko Widodo agar kembali ke koridor demokrasi.

Para akademisi mengkritik pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara. 

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan pernyataan kontradiktif, pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," Ujar Guru Besar Psikologi, Koentjoro.