Pengamat: Cawe-Cawe Jokowi di Pilpres 2024 Sudah Terlalu Jauh

Usai menuai kontroversi dan kritikan, menggunakan dua kertas besar, Presiden Jokowi menunjukkan bukti aturan Presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon yang berlaga di kontestasi pemilu. 

"Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas," ujar Presiden dalam keterangan persnya secara virtual, Jumat, 26 Januari 2024.

Presiden juga meminta pernyataan terkait presiden boleh berpihak dan ikut kampanye tidak dikait-kaitkan kepada hal yang lebih jauh.

"Sudah jelas semua kok, jangan ditarik ke mana-mana," ujar dia.

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar menilai jika Presiden Jokowi turut berkampanye untuk salah satu paslon akan beresiko bagi sistem demokrasi. Ganjar pun membandingkan ketika dulu presiden mengumpulkan kepala daerah dan mengingatkan untuk netral.

"Dari secara regulasi tidak terlanggar, hanya memang ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda maka semua akan membandingkan pada saat kita dibriefing (ASN untuk tetap netral)," jelas Ganjar.

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menganggap presiden memihak dan berkampanye sudah diatur lewat perundang-undangan. "Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang kepada itu saja," jelas Menteri Pertahanan.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak dan berkampanye. Menurut Anies, apa yang disampaikan Jokowi berbeda dengan sebelumnya yang menyatakan netral, mengayomi dan memfasilitasi semua peserta Pilpres 2024.

"Masyarakat bisa mencerna, menakar, menimbang, pandangan tersebut," kata Anies di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 24 Januari 2024. 

Pengamat politik, Eep Saefulloh menilai Presiden Joko Widodo sudah terlalu jauh ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Menurut Eep, Jokowi nampak sekali ingin meraih kemenangan dari pasangan calon yang didukungnya. Namun sayang keinginan Jokowi tidak diiringi cara-cara yang menjujung demokrasi. 

"Sepanjang sejarah reformasi, terutama sejak ada pemilu presiden secara langsung pada 2004, di 2024 inilah untuk pertama kali Kita menyaksikan presiden cawe-cawe dengan amat sangat jauh," jelas Eep.