Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR Jadi Undang-Undang

19 November 2026 11:03

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Pengesahan dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir.

"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan dalam tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 19 November 2026.

Pertanyaan tersebut dijawab serentak dengan kata "Setuju" oleh anggota dewan. Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan, disusul tepuk tangan peserta rapat.
 


Dalam rapat tersebut, Puan menyampaikan RUU Perampasan Aset telah berada dalam proses pembahasan di DPR selama 18 tahun sebelum akhirnya disahkan. Ia menegaskan keputusan tersebut bukan diambil karena tekanan atau paksaan, melainkan setelah melalui proses pembahasan.

"Hari ini kita mensahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan.

Puan menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset juga mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Proses tersebut dilakukan melalui 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Selain itu, DPR menggelar 15 kunjungan kerja ke sejumlah daerah di 15 provinsi serta menyerap aspirasi masyarakat di 46 daerah pemilihan (dapil).

Menurut Puan, DPR juga melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi secara mendalam dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan ketentuan dalam UU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Insyaallah bahwa undang-undang ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi tujuan awal yang tadi sudah disampaikan," tutur Puan.

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X