Jakarta: Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah berlangsung selama satu bulan. Diketahui kekosongan ini terjadi akibat kuota impor swasta yang telah habis walaupun telah ditambah. Namun, kenyataan ini justru menimbulkan polemik baru mengenai isu monopoli di balik pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Peristiwa ini menyebabkan SPBU swasta menjadi sepi pembeli. Beberapa SPBU swasta bahkan terpaksa merumahkan karyawannya. Hal ini juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat lantaran sulitnya menemukan BBM di SPBU swasta.
Menjawab hal tersebut, Bahlil menyatakan bahwa stok BBM nasional aman. Hal ini disampaikannya pada Jumat, 19 September 2025 kemarin.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa kuota impor swasta telah dinaikkan hingga 110 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu, pemerintah memutuskan solusi atas hal ini adalah membuka impor tambahan lewat kerja sama dengan Pertamina atau impor satu pintu. Bahlil menyebut pihak swasta telah menyetujui empat poin kesepakatan.
Adapun hasil rapat antara pertamina dan swasta di antaranya sebagai berikut:
- Swasta membeli dalam bentuk base fuel (belum dicampur).
- Swasta sepakat dengan adanya joint suveyor untuk menjamin kualitas.
- Harga harus transparan dengan mekanisme open book.
- Mekanisme berlaku mulai 19 September 2025, dengan target BBM tambahan mulai masuk ke Indonesia paling lambat tujuh hari.
"Sekalipun Pertamina yang diberikan tugas tetapi kita juga pengin harus fair. Enggak boleh ada yang dirugikan. Kita pengin swasta maupun Pertamina harus sama-sama terbuka. Teman-teman dari swasta juga sudah setuju," ujar Bahlil, dikutip dari
Metro Siang, Metro TV, Selasa, 23 September 2025.
Tanggapan Ahli Tentang Impor BBM Satu Pintu
Tanggapan Bahlil tersebut menimbulkan respon beragam dari masyarakat. Tak hanya pro dan kontra saja, bahkan isu monopoli juga muncul usai mendengar pernyataan tersebut. Salah satunya pakar ekonomi energi, Fahmi Radhi yang menduga rencana impor BBM satu pintu merupakan
usaha prakondisi yang berpotensi monopoli.
"Bahlil mewacanakan BBM satu pintu atau semua impornya melalui Pertamina. Apakah Pertamina mau atau tidak, pastinya mau karena ini sangat menguntungkan dan itu mengarah pada monopoli tadi. Artinya seluruh pengadaan BBM tadi untuk Pertamina maupun swasta itu dimonopoli oleh Pertamina," tutur Fahmi.
Isu monopoli dibantah langsung oleh Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Ia menyebut bahwa tidak ada monopoli dalam skema impor BBM satu pintu.
"Sempat seolah-olah ada monopoli. Tidak ada sama sekali monopoli. Jadi Kementerian ESDM tentunya memberikan kuota impor sesuai dengan kebutuhan pada saat itu ya. tentunya kalau kita lihat juga kita cek saat ini untuk yang swasta itu alokasinya juga sudah sesuai sebenarnya dengan permintaan," ucap Simon.
(Alfiah Ziha Rahmatul Laili)
Streaming