Dunia Sedang Bergolak, Presiden Prabowo Turun Langsung Laporkan KEM PPKF RAPBN 2027

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyoroti berbagai konflik yang terjadi di sejumlah kawasan. Menurutnya, situasi tersebut turut berdampak pada kondisi nasional, sehingga presiden perlu hadir untuk memastikan stabilitas, perdamaian, dan ketertiban di Indonesia.

Hal itu yang menjadi alasan utama Presiden Prabowo untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, di DPR. Laporan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. 

"Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, Timur Tengah, dan di kawasan yang walaupun jauh dari kita tetapi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, presiden harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," kata Prabowo, dikutip dari Breaking News, Metro TV, Rabu, 20 Mei 2026. 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen perjuangan dan perlindungan bangsa. Menurutnya, APBN turut berperan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi pedoman bagi perjalanan masa depan bangsa.
 

Baca Juga: Jadi Motor Kesejahteraan, 60 Ribu Koperasi Merah Putih Ditargetkan Beroperasi pada Akhir 2026

"Dalam rangka itulah saya memandang bahwa APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan," jelasnya. 

Oleh karena itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa penyusunan APBN harus selaras dengan cita-cita dan kepentingan nasional. Penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 dinilai penting guna memastikan transparansi dan keterbukaan negara.

"Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita," ucapnya. 

(Alfiah Ziha Rahmatul Laili)