Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus berusaha mendorong peningkatan kesejahteraan guru, memberikan kepastian status kepegawaian, serta membuka akses peningkatan kompetensi melalui pendidikan lanjutan.
Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ini menjadi kabar baik bagi Ibnu Hibban, guru SMK Negeri 5 Tangerang. Ia telah dinyatakan lulus sertifikasi Pendidikan Profesi Guru dan kini menyandang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
"Alhamdulillah banyak sih perubahannya. Karena kan memang ketika PPPK, kita BPJS Kesehatan juga dapat, terus ada tunjangan, ada tukin, terus ada sertifikasi juga, terus gajinya juga kan naik," ujar Ibnu, dikutip dari tayangan Metro Siang Metro TV, Rabu, 28 Oktober 2026.
Bagi profesi guru non Aparatur Sipil Negara (ASN), tunjangan naik menjadi Rp2 juta per bulan, sementara itu, insentif guru juga mengalami peningkatan dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu. Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana menetapkan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu bagi 240 ribu guru tanpa melalui tes mulai Januari 2027 secara bertahap.
"Kita berharap ya kalau kami semua nih paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ya mudah-mudahan terealisasi di 2027 yang menjadikan kado terindah buat kami ya," ujar Guru PPPK Paruh Waktu, Devi Afriyanti.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, proses pendataan menjadi tahapan penting yang harus dilakukan secara akurat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (
Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut proses ini melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pemerintah daerah (Pemda). Hingga pekan lalu, pendataan telah mencapai 80 persen. Pemerintah menargetkan proses peralihan status dapat berjalan sesuai rencana mulai 2027.
"Sudah di atas 80 persen pendataannya selesai dan ini yang memang kami harapkan supaya dalam waktu yang singkat ini semua data sudah bisa selesai dan nanti proses alih status itu bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kami siapkan," kata Abdul.
Abdul menyebut pemerintah juga memberikan beasiswa bagi para guru yang belum memperoleh gelar sarjana. Beasiswa juga diberikan untuk meningkatkan kompetensi diri.
"Kami memberikan beasiswa kepada guru yang belum D4 atau belum S1 untuk dapat mengikuti program RPL S1 dengan beasiswa tiga juta per semester per guru, dan tahun 2026 ini sampai sekarang sudah lulus 12.500 guru," tegas Abdul.
Berbagai upaya peningkatan kesejahteraan untuk guru dilakukan oleh pemerintah agar kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. oemerintah menilai kesejahteraan guru menjadi bagian penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul.
(Lutfia Azzahra)
Streaming