12 November 2026 10:05
Komisi III DPR RI mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto, tokoh bangsa, serta pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat membahas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan keterlibatan oknum aparat dalam operasi pengawasan ilegal.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, lembaganya menjalankan fungsi pengawasan konstitusional untuk memastikan kasus tersebut ditangani secara menyeluruh. Menurut dia, dugaan penyadapan yang melibatkan oknum internal penegak hukum merupakan persoalan serius karena berpotensi melanggar hak asasi manusia serta mengancam keamanan nasional.
"Bagaimana mungkin para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh bangsa, dan lembaga pengawasnya sendiri. Perbuatan ini dapat diibaratkan menikam dari belakang," ujar Habiburokhman, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.
Ia mengungkapkan, informasi yang diterima Komisi III tidak hanya berkaitan dengan dugaan intersepsi atau penyadapan komunikasi secara ilegal. Terdapat pula dugaan rangkaian aktivitas lain yang perlu didalami aparat penegak hukum. Aktivitas tersebut meliputi surveilans ilegal, profiling, pembunuhan karakter melalui doxing, kriminalisasi, hingga penyalahgunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik atau lawfare.