Reformasi Berakhir, Senja Kala Demokrasi Indonesia?

Gelombang demonstrasi mahasiswa di Januari 2023 meningkat di berbagai kota. Isu yang mereka usung adalah menolak dinasti politik dan penjahat Hak Asasi Manusia (HAM).

Penelitik politik dari Leiden Belanda, Ward Berenschot menilai era reformasi Indonesia saat ini sudah berakhir. Indonesia sedang masuk ke era Senja Kala Demokrasi.

"Zaman reformasi selesai, kita akan mengalami Senja Kala Demokrasi dan sedang mulai periode zaman berikutnya. Mungkin kita harus cari katanya atau nama untuk periode yang akan muncul," ujar Ward.

Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Hakim MK, Maruarar Siahaan membenarkan. Namun juga tak setuju karena semua negara otoriter yang berada dalam transisi demokrasi biasanya akan menghadapi tantangan-tantangan seperti saat ini.

"Kalau demokrasi yang memberikan kedaulatan kepada rakyat itu dikembalikan kepada undang-undang melalui pemilu sebagai sarana untuk menetapkan pemimpin dan wakilnya, itu semua yang ditetapkan dalam konstitusi kita," ucap Maruarar.

Untuk itu, Maruarar mengajak masyarakat mengawal ketat reformasi melalui hukum dan konstitusi. Hal itu dilakukan agar demokrasi Indonesia tidak dirusak oleh penguasa. 

"Yang harus kita lakukan bagaimana membangunkan seluruh bangsa bahwa ini harus dilawan," bebernya. 

Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini juga membenarkan hal itu. Dari data yang ada, performa demokrasi Indonesia semakin menurun. 

"Pemilu tetap saja menjadi penyumbang skor tertinggi yaitu proses pemilu dan pluralisme 7,92. Skor terendahnya adalah kultur politik 4,38," ungkap Titi. 

Di sisi lain, Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Devi Darmawan menyebut bahwa sepanjang sejarah dua dekade pasca-reformasi tantangan kepemimpinan bukan lagi dari koalisi elite. Melainkan dari presiden dan kepala pemerintahan. 

"Kerusakan demokrasi yang mungkin terjadi tidak lagi disebabkan oleh penurunan skor pelibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang, keterbukaan atau transparansi publik, tetapi justru ditimbulkan oleh sikap presiden yang semakin jauh dari seorang demokrat dan seorang negarawan di dalam menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan penegakkan hukum," tutur Devi.

Di tengah situasi seperti ini, kesadaran masyarakat sipil untuk menuntut kebebasan, keadilan dan demokrasi masih terus dibutuhkan. Lagi-lagi, gerakan mahasiswa akan menjadi lokomotif demokratisasi.