Menggugat Kecurangan Pemilu 2024 Lewat Hak Angket

Usulan calon presiden, Ganjar Pranowo agar partai-partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menggulirkan hak angket atau interpelasi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024 mendapat respons dari berbagai pihak.

Usai bertemu di NasDem Tower untuk membahas kecurangan Pemilu 2024, Kamis 22 Februari lalu, tiga sekjen partai Koalisi Perubahan pengusung pasangan Amin sepakat mendukung usulan Ganjar tersebut.

Menurut Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, usulan menggulirkan hak angket di DPR tidak main-main karena diinisiasi Ganjar Pranowo sebagai capres dan kader terbaik PDI Perjuangan yang merupakan partai dengan kursi terbesar.

"Jadi kita tunggu selanjutnya action dari inisiator," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam, 22 Februari 2024.

Sementara Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi  menegaskan bangsa ini butuh keberanian untuk membenahi situasi saat ini.

Sebelumnya calon presiden Anies Baswedan juga menekankan bahwa Koalisi Perubahan siap mendukung usulan hak angket di DPR terkait kecurangan Pilpres 2024. Koalisi Perubahan juga siap memberikan data-data terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Rabu lalu, Presiden Joko Widodo juga ikut merespons usulan Ganjar Pranowo terkait hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut Presiden Jokowi pernyataan Ganjar itu adalah bagian dari demokrasi.

Sementara itu kubu Prabowo-Gibran menyatakan wacana usulan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu seharusnya digulirkan sebelum hari pencoblosan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wacana usulan hak angket hanyalah bentuk cari-cari alasan dari pihak yang kalah dalam Pemilu.
 

Baca juga:  Tanggapi Soal Hak Angket, JK: Jangan Khawatir Kalau Tak Ada Kecurangan

Pendapat berbeda disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Airlangga menegaskan partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran akan menolak hak angket tersebut. Airlangga juga menyinggung soal bergabungnya Partai Demokrat dalam kabinet yang membuat partai di luar pemerintahan semakin sedikit.

Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju dinilai sejumlah pengamat sebagai rencana cadangan Presiden Jokowi untuk mempertahan kekuatan pemerintahannya.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin misalnya menilai masuknya AHY ke Kabinet Indonesia Maju menunjukkan sikap Presiden Jokowi yang tidak ingin didikte oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Terlebih PDI Perjuangan saat ini mewacanakan bergulirnya hak angket kecurangan pemilu di DPR RI.

Hak angket menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilpres 2024. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut ada mekanismenya untuk melakukan upaya menggunakan hak angket mengusut dugaan kecurangan tersebut.