Darurat TPPO, Menko Yusril Ingatkan Hati-Hati Terima Tawaran Kerja

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham-Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi persoalan serius, baik di tingkat domestik maupun lintas negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat menjadi pembicara utama dalam acara Legal International Conference and Studies (LICS) bertema "Pemberantasan Perdagangan Orang serta Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak" yang diselenggarakan oleh Program S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNISSULA.

Yusril menyoroti bahwa meski Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang kuat, akar masalah kemiskinan sering kali membuat masyarakat rentan menjadi korban.

"Kita sudah punya undang-undang khusus yang menangani masalah TPPO pada tahun 2007, meratifikasi Konvensi Palermo, dan memiliki kesepakatan tingkat ASEAN. Tapi karena ini terkait dengan kemiskinan dan keterbelakangan, kasus-kasus seperti ini terus terjadi. Karena itu saya mengimbau semua pihak berhati-hati dengan tawaran pekerjaan," kata Menko Yusril dikutip dari Headline News, Metro TV, Senin 3 Agustus 2026. 
 

Selain Menko Yusril, konferensi ini juga menghadirkan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dalam forum yang mempertemukan akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara tersebut, Wakapolri memaparkan strategi penegakan hukum dalam menangani kejahatan terorganisasi, termasuk jaringan TPPO.

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA, Jawade Hafidz, menjelaskan bahwa pemilihan tema TPPO tahun ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus perdagangan orang sepanjang tahun 2026, di mana mayoritas korbannya adalah kelompok rentan.

"Fakta di tahun 2026 ini persoalan berkaitan dengan perdagangan orang cukup tinggi, korbannya lebih banyak perempuan dan anak. Maka dari situlah kita mengangkat isu tentang perdagangan orang serta perlindungan perempuan dan anak," jelas Jawade.

Ia berharap konferensi ini dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret sekaligus memperkuat kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia.