Sekjen PBB: Saya Akan Terus Memperjuangkan Perdamaian

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menggelar Sidang Majelis Umum ke-81 yang berlangsung di Kota New York, Amerika Serikat (AS). Sesi ke-81 Sidang Majelis Umum PBB ini membahas konflik di Timur Tengah, perubahan iklim, kesenjangan ekonomi antar negara, serta menyikapi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).

Sesi ke-81 Sidang Majelis Umum PBB dibuka pada Selasa, 22 September 2026. Dalam pembukaan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, António Guterres, menyampaikan pidato kepada para pemimpin dunia tentang perlunya perubahan dalam berbagai hal, di antaranya menyangkut krisis iklim yang semakin parah dan dirasakan di berbagai belahan dunia.

Guterres juga mengajak seluruh pihak mengantisipasi ancaman kecerdasan buatan yang perkembangannya begitu cepat dan semakin mengkhawatirkan. Selain itu, dirinya juga membahas tentang konflik Timur Tengah yang tidak kunjung berakhir, kemiskinan di Afrika, kesetaraan gender, serta masalah ekonomi lainnya. Ia kembali menekankan akan terus berjuang untuk menciptakan perdamaian dunia.

"Jadi, meskipun pada tanggal 1 Januari nanti saya bukan lagi sekretaris jenderal. Tapi yang bisa saya pastikan, di manapun saya berada, apapun yang saya lakukan, saya akan terus memperjuangkan kedamaian, kemanusiaan itu adalah hak universal, dan kekuatan hukum harus lebih kuat dari pada kekuasaan hukum, masa depan kiya layak diperjuangkan," ujar Guterres, dikutip dari tayangan Metro Siang, Rabu, 23 September 2026. 

Sementara itu, Presiden Kyrgyzstan Sadyr Japarov menyerukan agar keputusan dan resolusi PBB diperlakukan sebagai kewajiban internasional yang nyata, bukan sekadar rekomendasi politik. Dalam pidatonya, Japarov mengusulkan mekanisme baru untuk memantau pelaksanaan resolusi PBB dan pertanggungjawaban dari negara-negara yang secara sistematis tidak mematuhinya.

"Kegagalan sistematis dalam melaksanakan keputusan PBB merusak kepercayaan terhadap multilateralisme dan menciptakan kesan bahwa hukum internasional tidak mengikat," kata Japarov, seperti dilansir dari Anadolu Agency.

Japarov mengusulkan pembentukan daftar publik permanen di dalam Majelis Umum PBB untuk mencatat dan memverifikasi pelaksanaan resolusi serta kewajiban PBB.

(Lutfia Azzahra)