Calon Hakim MK Inosentius Samsul Bakal Hormati Kewenangan Legislasi DPR

Calon tunggal hakim konstitusi Inosentius Samsul merespons permintaan anggota Komisi III DPR RI soal dirinya apabila terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak menghantam DPR. Samsul memastikan akan menghormati kewenangan legislasi DPR.

Inosentius Samsul mengaku tidak memiliki beban apa pun usai mengikuti fit and proper test di DPR. Sebagai calon hakim MK yang berasal dari unsur DPR, ia menilai fungsi legislasi DPR dengan kewenangan MK bisa saling memperbaiki. 

Sebagai seseorang yang telah berpengalaman di DPR selama 35 tahun, Samsul mengaku sangat memahami dinamika yang terjadi di Senayan. Ia menyatakan bahwa para anggota DPR bekerja untuk menghasilkan undang-undang

"Bagi saya tentunya setelah setelah diusulkan oleh DPR menjadi hakim konstitusi, kekuatan pada saya adalah saya bisa paham tentang proses DPR seperti apa. Kelemahan-kelemahan dari norma yang ada saya bisa tahu. Tetapi itu juga bukan untuk menghantam DPR, tapi bisa juga untuk memahami proses yang terjadi di DPR," kata Samsul, dikutip dari tayangan Primetime News, Metro TV, Rabu, 20 Agustus 2025. 
 

Baca juga: Komisi III DPR Tepis Inosentius Samsul Calon Hakim Konstitusi Titipan

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Safaruddin mengingatkan kepada Inosentius Samsul agar tidak melupakan DPR sebagai badan pengusul ke MK. Politikus PDIP itu menyatakan hakim yang dipilih DPR seharusnya memiliki keteguhan dan keyakinan untuk memutus suatu gugatan, bukan justru menyerang produk hukum dari DPR.

"Biasanya sih Pak kalau kita fit and proper test di sini pokoknya kami akan memperjuangkan dan sebagai utusan DPR. Tapi setelah sampai di sana lupa Pak bahwa Bapak itu dipilih dari DPR," ungkap Safaruddin. 

Komisi III DPR menyetujui mantan Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul sebagai hakim konstitusi menggantikan Arief Hidayat. Hal ini disepakati usai Inosentius menjalankan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

"Komisi III DPR RI menyetujui saudara Inosentius Samsul sebagai hakim konstitusi usulan DPR dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," bunyi kesimpulan rapat.