Simak Tahapan dan Jadwal Penanganan Sengketa Hasil Pilpres 2024

Dalam hitungan hari, bola panas Pemilu akan segera berpindah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK bakal menjadi tempat bagi pihak-pihak yang keberatan dengan keputusan KPU untuk mengklaim perolehan suara yang benar menurut versi mereka.

Sejak KPU menetapkan hasil perolehan suara secara nasional pada Rabu 20 Maret 2024, MK sudah membuka pendaftaran sengketa hasil pemilu. Pendaftaran ini sudah dibuka sejak Kamis 21 Maret lalu dan berakhir hari ini, 23 Maret.

Begitu permohonan masuk satuan gugus tugas bidang yudisial yang sudah dibentuk MK akan meregistrasi permohonan ke Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). 

Di saat yang sama sekitar 25 Maret, MK akan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk terlibat dalam sidang sengketa hasil pemilu. Pihak terkait yang dimaksud di sini adalah pihak dari pasangan calon yang dinyatakan memperoleh suara terbanyak oleh KPU.

Ketika semua proses pendaftaran itu telah selesai, MK melanjutkannya ke sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan serta kejelasan materi permohonan sekaligus memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Tahapan ini kira-kira akan digelar pada 28 Maret. Di saat yang sama biasanya sidang akan mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan.
 

Baca Juga:  Tim Ganjar-Mahfud Ajukan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu ke MK

Nah setelah itu masuk ke tahapan krusial sekitar 1 hingga 18 April 2024, di mana para pemohon mulai menyampaikan pembuktian atas keberatannya tentang hasil pemilu. Pada tahapan ini pemohon akan menghadirkan saksi maupun ahli. 

Tentu tahap pembuktian ini membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada tahapan-tahapan yang lain. Apalagi di rentang 1 hingga 18 April 2024 terdapat libur hari raya Idulfitri kira-kira sekitar 8 sampai 12 April. Maka waktu tersebut tidak termasuk waktu 14 hari kerja sebagai batas penyelesaian sengketa hasil Pilpres.

Setelah semua tahapan selesai, selanjutnya tahapan putusan dari MK kira-kira akan disampaikan pada 22 April 2024. Hal itu tergantung dari rapat permusyawaratan hakim (RPH). MK juga biasanya akan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait seperti KPU Bawaslu dan juga pihak-pihak lainnya yang dibutuhkan dalam persidangan.