Pakar Keamanan Siber Tak Menyangka Data NPWP Bocor

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya tidak menyangka adanya kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Awalnya, ia mengira data di Kementerian Keuangan aman dan tidak bisa diretas. 

"Tadinya kami pikir Departemen Keuangan cukup aman, tidak mengalami kebocoran sesudah Departemen Kesehatan dan Dukcapil, tapi rupanya sekarang Departemen Keuangan khususnya di DJP juga mengalami kebocoran dan ini sudah kita cross check dengan data kependudukan yang bocor, datanya valid," kata Alfons dalam tayangan Newsline, Metro TV, Kamis, 19 September 2024. 

Alfons pun menyarankan agar pemerintah belajar dari kasus yang sudah ada sebelumnya. Sebab, ia khawatir data yang bocor tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

"Nah yang kita khawatirkan data ini dijadikan untuk jangka pendek, untuk jangka panjang sangat banyak kemungkinannya, jadi kita dari negara-negara pesaing Indonesia dapat mengetahui dengan sangat detail informasi yang bocor ini," ujar Alfons.
 

baca juga: Jokowi Perintahkan Kominfo hingga BSSN Segera Mitigasi Kebocoran Data NPWP

Alfons menuturkan, maraknya kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini membuat masyarakat Indonesia khawatir. Bisa saja kejadian ini dimanfaatkan oleh penipu. 

"Sekarang marak orang menipu menelepon berpura-pura dari BPJS kartunya mau dibatalkan, lalu diancam dengan karena kartunya disalahgunakan lalu suruh bayar," ucapnya. 

Sebelumnya, ada 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diduga dibocorkan dan dijual oleh Bjorka di Breach Forums. Dari jutaan data tersebut, terdapat pula data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep. 

Informasi mengenai kebocoran data 6 juta data NPWP ini disampaikan oleh pengamat keamanan siber Teguh Aprianto lewat media sosialnya. Dalam tangkapan layar Breach Forums, totalnya ada 6,6 juta data yang dijual dan dibanderol dengan harga USD10 ribu atau mencapai Rp153,1 miliar.