Eks Pimpinan KPK Ingatkan DPR Cermat Susun RUU Perampasan Aset

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003–2007, Erry Riyana, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI guna membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Dalam rapat tersebut, Erry menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penguatan pemberantasan korupsi. Namun, ia mengingatkan anggota dewan agar cermat menyusun aturan baru ini supaya tidak tumpang tindih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami mengingatkan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset harus disusun secara hati-hati, jangan terlalu lebar, dan jangan mengulang apa yang sudah ada. Banyak aturan yang sudah dimuat di KUHP, baik UU Tipikor maupun UU Pidana Umum. Hal itu jangan diulangi lagi karena dapat menimbulkan penafsiran yang tidak seragam, dan itu sangat berbahaya," ucap Erry dikutip dari Headline News, Metro TV, Senin 21 September 2026.