Presiden Prabowo Subianto membuktikan komitmennya untuk menyelamatkan kekayaan negara. Salah satu komitmennya adalah dengan kehadirannya menyaksikan penyerahan smelter milik PT Tinindo Internusa di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin siang, 6 Oktober 2025.
Smelter milik PT Tinindo Internusa merupakan satu dari enam smelter timah yang disita negara dari kasus korupsi pengelolaan timah dengan nilai Rp300 triliun. Enam smelter yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan diserahkan oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan. Setelah itu, smelter akan diserahkan ke CEO Danantara lalu ke PT Timah Tbk.
Operasional enam smelter tersebut nantinya dikelola oleh PT Timah Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kasus korupsi tata kelola timah merugikan negara hingga Rp300 triliun dan menjerat puluhan orang sebagai tersangka, termasuk Harvey Moeis, Helena Lim, dan mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono.
Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bergerak dengan cepat untuk menyelamatkan aset-aset negara. Aset itu nantinya juga digunakan untuk kemakmuran rakyat.
"Saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, semua petugasnya, kepada pejabat-pejabat semuanya, ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan, dan kita tidak peduli siapa yang ada di sini," tegas Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menggelar operasi besar-besaran untuk menutup jalur penyelundupan timah dari 1.000 lokasi
penambangan ilegal di Bangka Belitung. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo pada penutupan Munas VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin, 29 September 2025.
"Di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia, 1.000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung menutup yang selama ini hampir dan hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun 80% timah kita," kata Presiden Prabowo.
Pernyataan Presiden Prabowo ini dapat diartikan sebagai bentuk keseriusan pemerintah memberantas tambang ilegal. Apalagi seperti dikatakan Presiden, saat ini hampir 80% hasil timah dari Bangka Belitung diselundupkan. Artinya, hanya 20% yang memberikan hasil kepada negara. Lebih banyak uang negara mengalir ke kantong cukong ketimbang ke kas negara.
"Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember kita bisa selamatkan Rp22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan Rp45 triliun dari dua pulau ini saja," ujar Presiden Prabowo.
Kasus mega korupsi di PT Timah pada 2024 sedikit banyak telah menguak fakta korupsi di sektor pertambangan. Dalam persidangan kasus korupsi timah ini, terungkap bahwa selama bertahun-tahun para pemimpin PT Timah dengan sengaja membeli timah dari para penambang ilegal. Kerugian negara dalam kasus mega korupsi di PT Timah mencapai ratusan triliun.
Presiden Prabowo mengatakan penegakan hukum di sektor pertambangan ini menyinggung kekuatan besar yang selama ini menikmati penyimpangan sistemik ini. Menurut Presiden, mungkin kekuatan itu sedang menyusun kekuatan dan ada indikasi kekuatan itu terlibat bikin gaduh pada kerusuhan Agustus lalu.
"Masalah ini ternyata menyinggung kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menikmati penyimpangan sistemik ini. Dan mungkin mereka terusik, mungkin mereka sedang menyusun perlawanan dan kita terus investigasi kerusuhan-kerusuhan berapa saat yang lalu yang kita melihat indikasi ada keterlibatan kekuatan-kekuatan tertentu untuk bikin gaduh, untuk menghentikan pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia," jelasnya.
Presiden sudah memerintahkan usut tuntas kasus tambang ilegal. Publik menunggu gerak cepat dari penegak hukum menangkap cukong tambang ilegal dan menyita hasil tambang ilegal untuk negara.
Streaming