Palestina akan Gelar Pemilu setelah Perang Berakhir

New York: Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas menyatakan Palestina berkomitmen akan menggelar pemilihan umum (pemilu), baik pemilihan presiden dan legislatif. Komitmen itu baru bisa terlaksana jika perang dengan Israel sudah berakhir.

"Kami menggaris bawahi komitmen kami untuk menyelenggarakan pilpres dan parlemen setelah perang berakhir dalam waktu satu tahun," ujar Abbas, dalam program Breaking News Metro TV, Selasa, 23 September 2025.

"Kami akan merancang konstitusi sementara dalam waktu tiga bulan untuk memastikan pengalihan kekuasan dari pemerintah kepada negara," kata Abbas.

Abbas juga memastikan tidak ada partai atau individu yang akan berpartisipasi. Kecuali mereka mematuhi program politik dan komitmen internasional organisasi pembebasan Palestina.

"Serta aturan legitimasi internasional dan dengan pemantauan internasional," kata Abbas.

Pidato via Daring

Mahmoud Abbas menyampaikan pidato Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Solusi Dua Negara, di PBB, New York, Amerika Serikat (AS), secara daring. Dia bersama 80 pejabat lainnya, tidak bisa hadir di New York karena tidak mendapatkan visa dari otoritas AS.

Mengutip dari Sky News, Sabtu, 30 Agustus 2025, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mencabut visa para delegasi dari Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), serta menolak permohonan visa baru.

Langkah ini menjadi bagian terbaru dari kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang menargetkan Palestina dengan pembatasan visa, menyusul penghentian program yang sebelumnya memungkinkan anak-anak Gaza yang terluka mendapatkan perawatan medis di Amerika Serikat.

“Demi kepentingan keamanan nasional, kami harus meminta pertanggungjawaban PLO dan PA karena tidak menepati komitmen mereka, serta karena melemahkan prospek perdamaian,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

Pernyataan itu menambahkan, agar dapat dipandang sebagai mitra perdamaian, kedua kelompok “harus secara konsisten menolak terorisme dan mengakhiri hasutan terorisme di pendidikan, sebagaimana diwajibkan oleh hukum AS dan sebagaimana dijanjikan oleh PLO.”