Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.
Komisioner KPU Idham Kholik menegaskan, tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 telah berakhir setelah pasangan calon terpilih dilantik.
Putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober lalu mengabulkan seluruh gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan penarikan dan pemusnahan dokumen.
Menanggapi putusan tersebut, Komisioner KPU Idham Kholik menyampaikan bahwa KPU baru mengetahui informasi resmi melalui pemberitaan media massa.
Ia menegaskan, sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu dinyatakan telah usai setelah pasangan calon terpilih dilantik.
Idham juga menekankan bahwa KPU senantiasa berpedoman pada undang-undang dalam merespons isu publik, termasuk terkait putusan ini, karena aturan mengenai tahapan pemilu sudah diatur secara eksplisit.
(Raihan Hadi Permana)
Streaming