DPR Ingatkan UU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Pemerasan

19 November 2026 11:55

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan, mulai dari alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment hingga pembentukan badan pengelola dan pengawas aset.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan berbagai unsur masyarakat. Proses tersebut mencakup 87 kegiatan partisipasi publik bermakna (meaningful participation), kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan.

"Dilakukan banyak sekali hal seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah 15 provinsi, bahkan ke 46 dapil. Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut," ujar Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI, dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Kamis, 19 November 2026.

Salah satu ketentuan yang tidak dimasukkan dalam UU tersebut ialah illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, keputusan itu didasarkan pada masukan para ahli dan sedikitnya 15 elemen masyarakat yang menilai ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, menurut Habiburokhman, UU Perampasan Aset berfokus pada hukum formil atau tata cara perampasan aset, bukan hukum materiil yang mengatur norma penghukuman.
 


Di sisi lain, DPR mengatur pemisahan Badan Pengelola Aset dari aparat penegak hukum untuk mencegah konflik kepentingan. Regulasi tersebut juga mengatur pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset guna mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan.

Habiburokhman mengingatkan agar UU Perampasan Aset tidak digunakan oleh pihak berkuasa untuk menekan masyarakat atau menjadi sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

"Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum," tegas dia.

Terkait independensi Badan Pengawas, Habiburokhman menjelaskan mekanisme pemilihan yang melibatkan Presiden dan DPR mengacu pada pola pengawasan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).

"Kita tidak ada referensi lainnya ya. Kayak KPK, kayak KY (Komisi Yudisial), itu kan semua begitu, antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol," terang dia.

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X