19 November 2026 11:55
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan, mulai dari alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment hingga pembentukan badan pengelola dan pengawas aset.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan berbagai unsur masyarakat. Proses tersebut mencakup 87 kegiatan partisipasi publik bermakna (meaningful participation), kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan.
"Dilakukan banyak sekali hal seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah 15 provinsi, bahkan ke 46 dapil. Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut," ujar Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI, dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Kamis, 19 November 2026.
Salah satu ketentuan yang tidak dimasukkan dalam UU tersebut ialah illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, keputusan itu didasarkan pada masukan para ahli dan sedikitnya 15 elemen masyarakat yang menilai ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
Selain itu, menurut Habiburokhman, UU Perampasan Aset berfokus pada hukum formil atau tata cara perampasan aset, bukan hukum materiil yang mengatur norma penghukuman.