Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Habiburokhman. Foto: Tangkapan layar YouTube TV Parlemen.
Penyusunan RUU Perampasan Aset Mengedepankan Transparansi melalui 87 RDP-RDPU
Siti Yona Hukmana • 19 November 2026 10:59
Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Habiburokhman menyebut penyusunan RUU itu dilakukan terbuka. Yakni, melalui puluhan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
"Dalam pengundangannya kita mengedepankan yang namanya partisipasi publik bermakna atau meaningful participation. Komisi III menyelenggarakan setidaknya 87 kegiatan RDP dan RDPU," kata Habiburokhman dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI untuk pengesahan RUU Perampasan Aset, Kamis, 19 November 2026.
Baca Juga :
Tok! UU Perampasan Aset Disahkan DPR RI
Lalu, 46 anggota Komisi III melakukan kunjungan spesifik masing-masing ke daerah pemilihan untuk menyosialisasikan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Kemudian, dalam proses penyusunan dan pembahasan dilakukan secara terbuka.
"Seluruh kegiatan mulai dari RDPU dengan masyarakat, raker, rapat Panja, bahkan rapat timus, timsin yang adalah rapat teknis apa namanya penyempurnaan redaksi, dilakukan dengan full akses publik. Bisa dihadiri oleh masyarakat dan pers di balkon, disiarkan langsung di kanal YouTube DPR, disiarkan langsung di TV Parlemen, dan draf diunggah di laman DPR, dipantau langsung oleh adik-adik mahasiswa magang," ungkap Habiburokhman.

Rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset. Foto: Tangkapan layar YouTube TV Parlemen.
Setelah penantian 18 tahun, DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju. Setelah itu, Puan mengetukkan palu tanda RUU Perampasan Aset resmi menjadi undang-undang.
Rapat paripurna dihadiri pimpinan DPR RI, yaitu Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Selain itu, rapat tersebut dihadiri 361 anggota dewan.