Komisi II DPR Sudah Ingatkan KPU Terkait Potensi Kegaduhan Sirekap

Jakarta: Komisi II DPR disebut sudah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait potensi kegaduhan publikasi hasil pemilu melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilu 2024. KPU diminta mengevaluasi Sirekap yang dinilai tidak akurat dan justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Sejak awal Komisi II sudah memberikan peringatan. Saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan KPU saya sudah sampaikan persiapkan dengan baik agar tidak gaduh. Sirekap pakai sistem teknologi jika tidak ada protect yang kuat bisa terjadi kerawanan," kata Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman saat dihubungi, Minggu, 18 Februari 2024.

Anggota Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap menimbulkan polemik. Ini perlu segera diselesaikan KPU.

Apalagi, kata dia, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa Sirekap hanya alat bantu yang bisa digunakan untuk memantau perolehan hasil penghitungan suara.

"Ketika publik banyak belum memahami Sirekap hanya jadi alat bantu, lalu sistemnya justru banyak perbedaan dengan hasil formulir C1 maka terjadi kegaduhan. Penghitungan resmi itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu, yakni penghitungan secara konvensional, berjenjang," kata dia.
 

Baca juga: KPU Didesak Segera Evaluasi Sirekap

Aminurokhman menyebut akan ada evaluasi dari Komisi II terkait penggunaan Sirekap. Menurutnya, Sirekap bisa saja digunakan hanya untuk internal KPU.

"Kalau itu tetap dipublikasi dan jadi konsumsi masyarakat maka sistemnya harus diperkuat. Jangan jadi seperti ini, gaduh, dianggap sebagai hasil final," kata dia.

Terkait anggaran untuk proyek pengadaan Sirekap, Aminurokhman mengatakan Komisi II tidak membahas anggaran hingga satuan tiga atau dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program dengan KPU.

"Kami tidak dalam pembahasan hingga satuan tiga. Ketika anggaran untuk pelaksanaan pemilu dianggap sudah bisa dijalankan, maka kami tekankan untuk bisa dimaksimalkan dalam prosesnya," kata dia.

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini perbedaan data hasil hitungan suara di Sirekap itu akan menjadi masalah baru terkait integritas hasil pemilu.

Dia menekankan, setiap suara yang diperoleh partai politik sangat berharga, sehingga KPU harus menjamin akurasi dan validitas sistem hitung mereka. Menurut Jazuli KPU harus mengevaluasi real count penghitungan suara yang diunggah di situs KPU.

"Menjelaskan kepada publik mengapa angka-angkanya demikian dan menimbulkan banyak tanya di masyarakat,” kata Jazuli dalam keterangannya.